BISNIS.COM,SORONG, Papua Barat -- Meskipun dana Otonomi Khusus yang dikucurkan pemerintah ke Papua telah mencapai Rp38 triliun sejak 2002 hingga tahun ini, tetapi angka itu tidak paralel dengan tingkat kesejahteraan rakyat.
Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional memperingati 50 tahun integrasi Irian Barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjelaskan belum paralelnya nilai dana yang dikeluarkan untuk Papua dengan tingkat kesejahteraan menunjukkan Otonomi Khusus belum berhasil memberdayakan masyarakat Papua secara merata.
"Meski dana yang dikucurkan sudah mencapai Rp38 triliun, mengapa angka kemiskinan di sini masih tinggi. Ini harus jadi PR kita bersama," ujarnya, Rabu (1/5).
Kendati demikian, Irman menolak untuk mengatakan Otonomi Khusus yang diterapkan pemerintah telah gagal. Untuk itu, ujarnya, diperlukan kebijakan dan progam yang tepat agar komitmen pemerintah dalam memajukan daerah dan masyarakat Papua bisa berjalan efektif.
Irman juga menyoroti berbagai hambatan yang membuat sistem Otonomi Khusus itu belum maksimal kalau tidak dikatakan gagal. Salah satu hambatan itu, ujarnya, adalah ketidaksempurnaan aturan pelaksanaan UU Otonomi Khusus, termasuk Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.
Selain itu, juga adanya kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dana Otsus oleh pemerintah pusat, ujarnya.
"Hambatan lainnya datang dari akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan di antara pemerintah daerah itu sendiri," ujar Irman.
Pada bagian lain dari pidatonya, Irman mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam membangun Papua agar ketimpangan kesejahteraan wilayah itu dengan provinsi lain bisa dihilangkan.
Irman menilai sangat ironis kalau Papua yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, setelah 50 tahun kembali ke NKRI, namun rakyatnya masih miskin.
