BISNIS.COM,JAKARTA -- Pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada pekerja migran yang setiap tahun terus bertambah yang kini sekitar 4,2 juta, sebenarnya 77% di antaranya adalah perempuan yang bekerja di luar negeri.
"Pemerintah telah memberikan perhatian besar kepada para pekerja migran tersebut," kata Sudibyo Alimoeso, Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bicara tentang resolusi dan keputusan sidang ke-46 Komisi Kependudukan dan Pembangunan PBB 2013, Selasa (30/4).
Dia menjelaskan begitu cepatnya mobilitas migran internasional dan internal, membuat pemerintah terus melaksanakan perbaikan dan perubahan undang-undang, terkait dengan perlindungan tenaga kerja.
Sudibyo baru saja mengikuti sidang Comission on Population and Development (CPD) ke-46, yang berada di bawah Economic and Social Council PBB yang beranggotakan 45 negara, termasuk Indonesia. Sidang berlangsung di New York, Amerika Serikat, 22-26 April 2013.
Sudibyo yang memimpin delegasi Republik Indonesia menjelaskan masalah pekerja migran dibahas pada sidang yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon.
“Masalah itu didiskusikan secara terbuka dalam sidang. Upaya pengungkapan solusi bagi diskriminasi dan penistaan terhadap migrasi, termasuk perdagangan manusia, eksploitasi seks, dan menjadikan perempuan sebagai kambing hitam,” kata Sudibyo.
Dia menuturkan sidang tersebut juga memutuskan bahwa migrasi bukanlah solusi utama dalam menghadapi tantangan demografi.
Cara terbaik dalam merespons tren kependudukan adalah melaksanakan rencana aksi CPD Kairo, termasuk pemberdayaan perempuan, memberi palayanan kesehatan reproduksi bagi seluruh rakyat, dan meningkatkan pendidikan generasi mendatang.
Pemerintah, ujarnya, telah berkomitmen terkait dengan pembangunan kependudukan, termasuk penanganan masalah migrasi. “Itu semua telah dituangkan dalam undang-undang, dan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia, yang menempatkan penduduk sebagai sentral pembangunan."
