BISNIS.COM, JAKARTA-- Pemerintah Pusat di harapkan memberi perhatian khusus bagi perkembangan Kabupaten Natuna sebagai salah satu daerah yang memberi pemasukan besar bagi pendapatan negara.
Ketua Koordinator Pemuda Natuna Riky Rinovsky menuturkan potensi Natuna sebagai lapangan migas dengan nama Blok Natuna tidak sebanding dengan kondisi masyarakat dan kehidupan masyarakat.
Menurut Riky saat ini yang perlu diperhatikan khusus adalah terkait dengan pencurian ikan di perairan Natuna pada tahun ini (2013) diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 5,2 triliun dari 440 ton ikan yang dicuri nelayan asing.
Kerugian tersebut, sambungnya dihitung dari kemampuan tangkap ikan 11 kapal nelayan asing yang ditangkap oleh Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam. Dimana satu kapal tersebut mampu membawa sekitar 40 ton ikan dalam satu kali layar.
"Perairan Natuna memang menjadi lokasi yang paling sering diteukan pencurian ikan oleh nelayan asing [Vietnam]," ujar Riky dalam Diskusi, di Jakarta, Kamis (25/4/2013).
Riky menjelaskan dengan kecurangan dan pencurian tersebut diharapkan Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus terhadap potensi tersebut.
Riky menjabarkan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas, Pemerintah Pusat harus adil karena yang diterima Pemerintah Daerah (Kep.Natuna) masih sangat minim jika dibandingkan dengan pemasukan ke pusat.
Dalam pembagian tersebut Pemerintah Daerah hanya menerima 6 % sedangkan Pemerintah Pusat menerima dalam bentuk devisa hingga Rp 78 triliun per tahun jika dibandingkan dengan dana yang diterima Natuna hanya Rp 600 miliar. "Jika devisa dari sektor migas besar maka perlu sekali masyarakatnya [Natuna] perlu diperhatikan," ujarnya.
