BISNIS.COM, JAKARTA—Tingginya minat masyarakat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak terlepas dari kian kuatnya politik transaksional di tubuh partai politik selain adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat wewenang konstitusional lembaga negara itu.
Demikian disimpulkan dari diskusi dengan tema Peminat caleg DPD membludak: ada apa? yang diselenggarakan oleh DPD, Rabu (24/4/2013).
Diskusi itu menampilkan pembicara Anggota DPD Juniwati Maschun Sofwan, Ketua Badan Kehormatan DPD AM Fatwa, caleg DPD Rekson Silaban, dan pengamat politik Hanta Yudha.
Menurut Juniwati, menguatnya politik transaksional di tubuh partai politik membuat caleg yang berniat maju ke DPR mengurungkan niatnya dan beralih ke DPD. Begitu juga mereka yang berkeinginan maju untuk jadi caleg di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Juniwati mengakui selain harus adanya setoran ke partai, para caleg juga kadang-kadang mengalami intimidasi kalau tidak patuh pada perintah partai. Dalam kondisi demikianm, ujarnya, para caleg berada dalam posisi dilematis sehinga minatnya jadi caleg DPR menjadi menurun.
Juniwati juga membandingkan ketika maju sebagai calon anggota DPD pada periode 2009-2014 dirinya tidak banyak dibebani biaya kampanye. Pasalnya, selain tidak ada setoran ke partai juga tidak banyak mengeluarkan biaya atribut kampanye. Mantan politisi Partai Golkar itu menilai persaingan di internal partai tidak menutup peluang munculnya politik transaksional untuk merebut suara di satu daerah pemilihan.
Menurutnya, dimenangkannya gugatan DPD untuk memperoleh hak mereka dalam proses legislasi nasional yang setara dengan DPR, juga membuat minat caleg untuk anggota DPD meningkat tajam. Sebagai contoh, untuk provinsi Jawa Timur saja peningkatan jumlah caleg DPD naik tajam dari 28 orang pada periode sebelumnya menjadi di atas 40 orang untuk periode 2014-2019. Padahal, jumlah anggota DPD dari masing-masing provinsi hanya 4 orang.
Pengamat politik Hanta Yudha mengatakan ‘pelarian politik’ dari DPR ke DPD merupakan fenomena menarik yang perlu dicermati akhir-akhir ini. Dia menilai pelarian tersebut bisa berdampak positif karena ingin memperkuat kewenangan DPD, namun juga bisa karena mereka mencari penghidupan setelah tersingkir di persaingan internal partai.
Menurut Hanta, motivasi lain dari anggota DPR yang pindah ke DPD adalah dalam artian positif, yakni benar-benar ingin memperjuangkan daerah selain memperkuat peran lembaga negara tersebut. Menurutnya, sistem presidensial bisa diperkuat kalu DPD juga memiliki kewenangan yang besar dan seimbang dengan DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
