BISNIS.COM, TERNATE - Sebanyak 40 lurah dan 37 Kepala Desa dan se Kota Tidore Kepulauan atau Tikep, Maluku Utara, mengikuti Diklat Pelayanan Publik di Balai Besar PMD Kota Malang, Jawa Timur.
"Diklat diikuti semua Lurah dan Kades ini patut diapresiasi karena menyangkut pelayanan publik karena lurah dan kades merupakan ujung tombak pelayanan publik di daerah," kata Wali Kota Tikep, Achmad Mahifa di Ternate, Minggu.
Ia mengatakan, para lurah dan kades merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat itu berada pada kelurahan dan desa.
Pembekalan diklat ini merupakan langkah yang baik, agar kedepannya pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal dan menjadi awal pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tikep melalui manajemen perubahan terutama perubahan pola pikir pada tingkat desa dan kelurahan.
Wali kota berharap diklat ini tidak hanya untuk para lurah dan kades tapi aparat desa dan kelurahan yang menangani administrasi juga merupakan hal penting pada pelayanan kepada masyarakat dimana hal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan.
Mahifa juga memberikan nasehat kepada calon peserta diklat agar mengikuti diklat pelayanan publik dengan sebaiknya agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Tak lupa Mahifa mengingatkan agar selalu menjaga nama baik daerah Kota Tikep.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Tikep, Hamid Abdullah ketika dikonfirmasi mengatakan, berdasarkan surat Gubernur Malut nomor 051/1440 maka Kota Tikep merupakan salah satu daerah yang ditunjuk sebagai Pilot Project Reformasi Birokrasi di Provinsi Malut.
Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat tersebut BKD Kota Tidore Kepulauan memberikan pelatihan tentang pelayanan publik bagi Kepala Desa dan Lurah yang merupakan ujung tombak pelayanan publik bertujuan memberikan pemahaman kepada Kepala Desa dan Lurah tentang pelayanan terbaik kepada masyarkat melalui materi di diklat.
(Antara/faa)
