Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Operasi Tangkap Tangan, Ditjen Pajak Apresiasi KPK

BISNIS.COM, JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap oknum pegawai pajak berinisial PR dan oknum Wajib Pajak berinisial RT dan AH dalam sebuah operasi pada Selasa, 9 April

BISNIS.COM, JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap oknum pegawai pajak berinisial PR dan oknum Wajib Pajak berinisial RT dan AH dalam sebuah operasi pada Selasa, 9 April 2013 pukul 17.00 WIB.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, Ditjen Pajak melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kismantoro Petrus menyampaikan pernyataan pers yang lengkapnya sebagai berikut:

Pertama: Proses penangkapan oknum pegawai pajak PR dan oknum Wajib Pajak RT dan AH merupakan hasil koordinasi dan kerjasama antara KPK dengan Ditjen Pajak.  Pada prinsipnya, Ditjen Pajak mengapreasiasi kepada KPK yang telah berhasil menangkap tangan oknum-oknum tersebut karena operasi tersebut sulit dilakukan dan mampu memberikan efek jera yang sangat efektif.

Kedua-Terkait oknum pegawai PR, Ditjen Pajak akan melakukan tindakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), sbb :
a.    Membebaskan sementara PR dari jabatannya sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak Madya di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat sejak yang bersangkutan menjadi terperiksa di KPK
b.     Melakukan proses hukuman disiplin kepada yang bersangkutan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.  Dan apabila terbukti bersalah melanggar disiplin PNS maka  yang bersangkutan akan dikenakan sanksi disiplin PNS tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan).

Ketiga-Kedepannya, Ditjen Pajak terus berkomitmen melakukan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang.  Proses penangkapan ini merupakan konsekuensi logis dari proses reformasi di Ditjen Pajak. 

 

Untuk itu, Ditjen Pajak telah menjalin kerja sama dengan para penegak hukum dan terus memperkuat pengawasan internalnya dengan mekanisme whistle blowing system.

Keempat-Ditjen Pajak konsisten untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan meningkatkan profesionalisme dengan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran perpajakan baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun oleh pegawai pajak.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yusran Yunus
Editor : Yusran Yunus
Sumber : Siaran Pers Ditjen Pajak

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper