Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KORUPSI HAMBALANG: BPK Gelar Audit Investigatif II, Periksa 60 Orang

BISNIS.COM, SEMARANG-Badan Pemeriksa Keuangan telah memeriksa sedikitnya 60 orang dalam audit investigatif tahap II terhadap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.
Donald Banjarnahor
Donald Banjarnahor - Bisnis.com 05 April 2013  |  18:52 WIB

BISNIS.COM, SEMARANG-Badan Pemeriksa Keuangan telah memeriksa sedikitnya 60 orang dalam audit investigatif tahap II terhadap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan sejauh ini proses audit Hambalang sudah mencapai 70%. Namun, pihaknya masih membutuhkan bukti dan fakta untuk menyelesaikan audit tersebut.

Untuk mencari bukti dan fakta tersebut, BPK juga telah memeriksa lebih dari 60 orang yang terlibat dalam mega proyek Hambalang. “Yang kami periksa termasuk yang di dalam tahanan,” ujarnya seusai Dialog Terbuka BPK, Jumat (5/4/2013).

Audit investigatif Hambalang merupakan permintaan dari DPR RI setelah skandal dugaan korupsi yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu mencuat ke masyarakat.

Audit investigatif Hambalang tahap pertama sudah diselesaikan pada Oktober 2012 lalu dengan menemukan dugaan kerugian negara

Audit tahap kedua ini merupakan lanjutan dari audit investigatif tahap pertama proyek Hambalang yang telah diserahkan ke DPR. Dalam audit pertama, kerugian negara dari proyek Hambalang senilai Rp 243,66 miliar. Rinciannya adalah selisih pembayaran uang muka senilai Rp116,93 miliar dan mark up harga pelaksanaan konstruksi senilai Rp126,734 miliar.

Nama Agus Martowardojo, mantan Menteri Keuangan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), disebut dalam audit Hambalang tahap I. Agus dianggap terlibat karena memberi persetujuan kontrak tahun jamak.

Namun, Agus telah membantah dirinya terkait dalam proyek Hambalang. Dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagai calon Gubernur BI, Agus menyatakan dirinya menyayangkan hak Kementerian Keuangan memberikan tanggapan atas hasil laporan tersebut telah hilang.

"Sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, BPK harus memberi kesempatan pimpinan lembaga menyampaikan pendapat dan pendapat itu berbeda dengan ketika dimintai keterangan,” ujar  Agus.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

hambalang bpk audit

Sumber : Donald Banjarnahor

Editor : Others
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top