MAMUJU - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyiapkan alokasi dana untuk pengadaan kendaraan dinas senilai Rp7,6 miliar melalui APBD 2013.
"Tahun ini Pemkab Mamuju telah mengalokasikan anggaran kendaraan dinas 56 unit kendaraan, baik roda empat maupun roda dua. Dananya cukup besar hingga mencapai Rp7,6 miliar," kata Kepala Bagian Umum Pemkab Mamuju Baharuddin di Mamuju, Sabtu.
Dia menjelaskan 29 kendaraan roda empat akan segera dilakukan pengadaan barang dan selebihnya kendaraan roda dua.
Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas dibutuhkan untuk menunjang efektivitas dan peningkatan pelayanan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang akan menerimanya.
Hingga saat ini, kata dia, masih banyak SKPD yang belum memiliki kendaraan dinas sehingga berdampak tidak optimalnya kinerja SKPD yang bersangkutan.
"Sebagai gambaran, SKPD Disdukcapil Mamuju hampir setiap pekan berkunjung ke ibu kota kecamatan untuk melakukan 'injek' data warga. Makanya, mereka perlu dibekali kendaraan dinas dalam mendorong optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat," kata Burhanuddin.
Dia mengatakan beberapa SKPD yang mendapatkan jatah kendaraan dinas itu, di antaranya Disdukcapil, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
Selain itu, kata dia, SKPD lainnya yang akan menerima kendaraan dinas, di antaranya Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Bagian Umum Sekretaris Daerah, Bagian Humas, Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bappeda, Bapedalda, RSUD, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disdikpora, Dinas PU, Satpol PP, dan Bina Program Sekretaris DPRD Mamuju.
Selain itu, dianggarkan pengadaan kendaraan dinas untuk Forum Komunikasi Pemerintah Daerah, seperti kendaraan Patroli Pengawalan Polres Mamuju dan TNI AL.
Dia berharap dengan adanya pengadaan kendaraan dinas itu, semakin mengoptimalkan pelayanan dasar dalam menunjang program BBM (Birokrat Bersih Melayani). (Antara/fsi)
