JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya.
Penolakan pasien pemegang KJS oleh pihak rumah sakit tidak bisa dipungkiri karena APBD 2013 belum bisa dipakai.
Ahok, panggilan Basuki, menambahkan belum maksimalnya KJS cenderung pada persoalan anggaran dan belum ditunjuknya askes sebagai operator asuransi kesehatan. "Jadi itu yang membuat kita masih pakai model lama," katanya, Selasa (19/2/2013).
Menurutnya, adanya tunggakan utang Pemprov DKI kepada rumah sakit selama November - Desember 2012 sebesar Rp300 miliar bukan jadi alasan pemegang KJS ditolak rumah sakit, tapi karena disebabkan KJS nya belum berjalan penuh. Tapi dia manyatakan Pemprov harus segera menurut hutang dengan anggaran APBD 2013.
Untuk menyelesaikan kewajiban tersebut Pemprov menganggarkan Rp1,5 triliun dengan rincian Rp300 miliar untuk bayar hutang rumah sakit dan Rp1,2 triliun untuk menjalankan KJS.
"Ya memang kita masih ada hutang di bulan November - Desember belum dibayarkan karena anggaran 2012 tidak cukup untuk Jamkesda," imbuhnya.
Kronologi kekurangan anggaran Jamkesda 2012 disebabkan ada perhitungan yang meleset. Dimana alokasi per orang per bulan Rp50.000 ditujukan untuk 1,2 juta jiwa. Ternyata realisasi di lapangan yang menggunakan layanan ini mencapai 4,7 juta jiwa sehingga ketika tutup buku hutang Rp300 miliar.
Adapun untuk KJS akan dimulai dengan besaran premi kesehatan Rp23.000 per orang per bulan ditambah Jamkesmas yang diputuskan Kementerian Keuangan Rp15.600 per orang per bulan. Sayangnya, sejauh ini sistemnya belum berjalan sehingga masih meraba-raba untuk melihat kekurangan sebagai bahan evaluasi .
Salah satu catatan Ahok soal kekurangan adalah sumber daya manusianya. Yakni kurangnya tenaga dokter, upah dokter masih terlalu rendah dan kompetensi dokter akan menjadi evaluasi Pemprov. Pihaknya akan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melalui program dokter spesialis mau turun ke bawah.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati berjanji akan menambah alat perawatan ICU bayi atau NICU (Neotanal Intensive Care Unit) yang dinilai masih kurang. Saat ini hanya ada 143 buah NICU di seluruh DKI Jakarta tersebar di lima kota meliputi Jakarta Pusat 45 unit, Jakarta Utara 14 unit, Jakarta Selatan 16 unit, Jakarta Timur 35 unit, Jakarta Barat 33 unit.
"Biaya yang kita ajukan Rp1,2 triliun secara keseluruhan 2013 termasuk didalamnya penambahan alat NICU untuk rumah sakit daerah," katanya.
Keterbatasan alat ini dituding menjadi penyebab meninggalnya salah satu bayi kembar lahir prematur bernama Dera Nur Anggraini dari pasangan Eliyas Setya Nugroho,20 dan Lisa,20 warga Pasar Minggu. Bayi malang itu meninggal (16/2) pukul 18.00 WIB akibat kelainan pada kerongkongan.
Dia dirujuk Puskesmas ke Rumah Sakit Zahira Jagakarsa Jakarta Selatan. Lantaran rumah sakit tidak memiliki kelengkapan alat NICU lalu dicarikan pelayanan rumah sakit lain. Sedikitnya 8 rumah sakit dihubungi tapi yang punya alat tersebut sudah penuh pasien dan akhirnya Dera meninggal dunia.
Beberapa rumah sakit yang dihubungi RS Zahira dan didatangi Eliyas adalah RS Harapan Kita, RS Harapan Bunda, RS Cipto Mangunkusumo, RS Budi Asih Cawang, RS Santo Carolus, RS Triadipa, RS Fatmawati, RS Pusat Pertamina.
"Dari 8 rumah sakit yang dihubungi dan didatangi kita tidak pernah menolak Dera, tidak ada hubungannya ditolak karena KJS. Rujukan dari puskesmas Pasar Minggu sudah bawa KJS sehingga aspek pembiayaan tidak masalah. Masalahnya hanya NICU tidak ada," ujarnya. (bas)
