Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BANJIR JAKARTA: Masyarakat Waduk Pluit Pilih Relokasi Ke Muara Baru

News Editor
News Editor - Bisnis.com 25 Januari 2013  |  17:00 WIB
JAKARTA- Masyarakat yang menjadi korban sekitar waduk pluit lebih memilih direlokasi ke rusun muara baru.  
 
Sikap ini terkait penolakan warga untuk direlokasi ke Rusun Marunda. Pasalnya, jika harus direlokasi ke Rusun Marunda, mereka khawatir akses menuju tempat kerjanya akan lebih jauh sehingga akan berdampak pada meningkatnya pengeluaran mereka. 
 
Heri (50), warga RT 19/17 Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Pejaringan mengaku baru mengetahui rencana Pemprov DKI yang akan merelokasi korban banjir di Muara Baru ke Rusun Marunda.
 
"Kalau harus pindah ke Rusun Marunda akses menuju tempat kerja atau sekolah anak-anak akan semakin jauh. Karena itu, kami meminta agar relokasi dilakukan ke Rusun Muara Baru saja karena aksesnya lebih dekat dengan tempat tinggal kami sekarang ini," ujar Heri, Jumad (25/1).
 
Heri pun menginginkan agar Pemprov DKI tetap memberikan uang kerohiman bagi warga yang akan direlokasi. 
 
Muhamad Ali (32), warga lainnya yang tinggal di RT 20/17, memilih setuju untuk pindah dari rumahnya, asalkan dengan penggantian yang setimpal.
 
"Ya mau saja dipindahin, tapi harus yang setimpal, kalau di rumah susun seperti di Muara Baru juga nggak apa-apa. Soalnya di rumah juga sering kebanjiran," katanya.
 
Menanggapi hal itu, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah 1 Jakarta Utara, Kusnindar menuturkan, hingga saat ini, belum ada kebijakan Pemprov DKI untuk merelokasi korban banjir Pluit ke Rusun Muara Baru. 
 
Sejauh ini, relokasi direncanakan ke Rusun Marunda disiapkan 500 unit, Rusun Pulogebang disiapkan 300 unit dan Rusun Pinus Elok disiapkan 200 unit.
 
Sekarang ini, di rusun Muara Baru statusnya dijadikan tempat pengungsian dan bukan tempat relokasi korban banjir Waduk Pluit. Malahan, yang sudah mendaftar di rusun Marunda sudah terdapat 66 KK atau 262 jiwa.
 
"Kami juga memberikan batas akhir hingga Minggu (27/1) untuk pendaftaran. Jika lewat tanggal itu, warga akan dikenakan tarif umum sebesar Rp304.000-Rp371.000, dan bukan tarif bersubsidi yang hanya Rp 128.000-Rp150.000 serta tidak diberikan fasilitas tv, kulkas, kasur, dan lainnya," tandasnya. (faa)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Emanuel Tome Hayon

Editor : Fahmi Achmad

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top