Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KORUPSI POUPSP POLRI: KPK Harus Tunggu Hasil Audit Resmi

JAKARTA – Terkait permintaan Indonesia Police Watch (IPW) agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi Proyek Proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana (POUPSP) Polri 2013 senilai Rp1,8 triliun, KPK  menyatakan
- Bisnis.com 22 Januari 2013  |  20:33 WIB

JAKARTA – Terkait permintaan Indonesia Police Watch (IPW) agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi Proyek Proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana (POUPSP) Polri 2013 senilai Rp1,8 triliun, KPK  menyatakan harus menunggu hasil audit terlebih dahulu.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan penggunaan anggaran negara selalu ada audit oleh auditor apakah ada pelanggaran atau tidak.

"KPK tidak dapat masuk begitu saja saat ada penganggaran dan pelelangan. Jika sudah ada audit dan ditemukan penyimpangan, maka KPK baru bisa turun," ujarnya hari ini, Selasa (22/1/2013).

IPW meminta agar KPK mengawasi dan mencermati Proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana (POUPSP) Polri.

Menurut IPW, banyak kejanggalan di dalam proyek tersebut terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S.Pane mencontohkan harga kuda yang akan dibeli Polri misalnya mencapai Rp468 juta per ekor.

Lalu, harga anjing Rp150 juta per ekor, perahu karet Rp156 juta per unit, laptop Rp28 juta per unit, eksternal hardisk Rp7 juta, kendaraan SAR darat Rp2,7 miliar per unit dan lain-lain.

Dia menuturkan Anggaran Proyek POPSP itu sendiri di luar anggaran Polri 2013 sebesar Rp43,4 triliun. Proyek POPSP ini merupakan anggaran tambahan yang sudah disetujui DPR pada November 2012 lalu.

Dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP ini. Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP.

 IPW mengimbau KPK segera mengawasi proyek POPSP ini secara ketat, dengan cara menurunkan tim pencegahan korupsi maupun tim investigasi. Tujuannya agar jangan sampai oknum-oknum DPR ikut cawe-cawe dalam proyek ini. (sut)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top