Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BANJIR JAKARTA: Jokowi tetapkan DKI Tanggap Darurat hingga 27 Januari 2013

News Editor
News Editor - Bisnis.com 17 Januari 2013  |  15:07 WIB
JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan tanggap darurat hingga 27 januari 2013 terkait bencana banjir dan tingginya intensitas hujan. Untuk mengantisipasi hal tersebut dalam beberapa hari ke depan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam menangani bencana banjir tersebut.
 
Menurut Jokowi berdasarkan laporan yang diterima dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) kemungkinan intensitas hujan masih tinggi hingga minggu depan. Untuk itu Jokowi mengumumkan situasi tanggap darurat hingga 27 januari 2013. Adapun maksudnya agar setiap Dinas dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) bisa bergerak lebih cepat dalam menanggapi masalah yang ada.
 
Untuk itu dalam jangka pendek Pemerintah DKI akan mengambil langkah pendek untuk mengatasi persoalan tersebut. Beberapa pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan melengkapi kekurangan toilet di lokasi bencana banjir saat ini, mengirim selimut,makanan, hingga tenda darurat dalam mengatasi persoalan bagi korbna bencana banjir.
 
Bersamaan dengan itu Jokowi mengungkapkan bagi anak-anak sekolah di daerah DKI Jakarta yang terkena banjir  untuk sementara di liburkan guna menghindari kejadian yang tidak terduga. Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan untuk lebih mempercepat turunnya bantuan maka pengadaan bantuan tersebut tidak dilakukan sehingga prosesnya berjalan lebih cepat.
 
“Anak sekolah yang berada di kecamatan yang terkena banjir kita liburkan sementara waktu. Sementara untuk mempercepat penanganan banjir semua pengadaan tidak melalui proses tender sehingga lebih cepat masyarakat menerimanya,” ujar Jokowi dalam jumpa pers di Balai Kota, Kamis (17/1).
 
Pada tempat yang sama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengungkapkan, dalam mengatasi permasalahan banjir Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta bersinergi bersama dalam mengatasi masalah akibat banjir tersebut.  Dengan itu beberapa langkah yang diambil sama dengan penanganan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 
Agung mengatakan saat ini ada 68 titik dengan jumlah pengungsi bertambah banyak menjadi 900.000 pengungsi dari 85.000.000 yang terkena dampak banjir. Selain itu kerjasama yang dilakukan juga melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Sosial.
 
Adapun untuk jangkah menengah dan panjang sudah di siapkan beberapa solusinya, antara lain dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) seperti program drainase, pembuatan embung yang nantinya akan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta.
 
“Pompanisasi juga dilakukan, mobile dan stasiun diperbanyak dalam jangkah menengah. Sedangkan untuk jangka panjang addalah pengerukan sungai dan normalisasi bantaran sungai,” jelas Agung dalam jumpa pers di Balai Kota.
 
Sementara itu Kepala Badan Nasioanal Penanggulan Bencana  Syamsul Maarif menuturkan tingkat ketinggian air pada tahun ini bertambah lebih banyak ketimbang dari tahun 2007. Pada tahun 2007 ketinggian mencapai 1020 sedangkan pada tahun ini (2013) ketingian 1030. Dengan demikian tingkat resiko akibat banjir semakin lebih besar.
 
Syamsul menuturkan kerugian saat ini belum bisa dihitung sedangkan korban belum ada hanya pada saat ini sedang mengalami sakit. Syamsul menjelaskan dalam penanganan korban bencana sudah disinergikan dengan Polisi dan TNI dalam menjaga masyarakat. Ini dimaksudkan karena masyarakat masih berpikir pada harta bendanya sehingga untuk mengantisipasi ketakutan tersebut maka pihak keamanan akan menjaga perumahan masyarakat. Untuk memberi keamanan maka masyarakat diminta mengungsi sejauh 2 km dari lokasi bencana.
 
Bersama itu syamsul menyampaikan curah hujan ini akan berlangsung terus hingga akhir januari sehingga masyarakat diminta untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi. Menurut Syamsul persoalan utama saat ini menyangkut tangkapan air sehingga kadang bisa saja ketinggian menjadi naik dan bisa juga menurun. Saat ini BNPB sudah meminta Polda dan RRI untuk membuat radio informasi sehingga apa yang dikerjakan bisa disampaikan kepada masyarakat.
 
Untuk bantuan makanan BNPB hanya mengizinkan bantuan makanan dari Kementerian Kesehatan karena terkait dengan susu formula yang diberikan kepada anak-anak dan masyarakat.(faa)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Emanuel Tome Hayon

Editor : Fahmi Achmad

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top