Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

LINGKUNGAN HIDUP: Walhi Temukan 36 Perusahaan Lakukan Perusakan

JAKARTA: Pemantauan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan sedikitnya 36 perusahaan, yang didominasi sektor pertambangan dan perkebunan, diduga melakukan perusakan lingkungan sepanjang tahun lalu sehingga menyebabkan penghancuran ekologi
- Bisnis.com 17 Januari 2013  |  07:11 WIB

JAKARTA: Pemantauan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan sedikitnya 36 perusahaan, yang didominasi sektor pertambangan dan perkebunan, diduga melakukan perusakan lingkungan sepanjang tahun lalu sehingga menyebabkan penghancuran ekologi secara sistematis.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan dalam pemaparan Proyeksi Lingkungan 2013 di Jakarta, Rabu (16/01/2013).

Dia memaparkan analisis Walhi menemukan aktor perusak lingkungan tertinggi adalah korporasi, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan.

"Temuan itu memperkuat bagi gerakan masyarakat sipil untuk terus mendesakkan tanggung jawab korporasi terhadap kejahatan lingkungan yang diduga telah dilakukan," kata Abetnego dalam pemaparannya. "Kerja kolaboratif korporasi dan negara juga menjadi sorotan."

Sepanjang 2012, Walhi mencatat konflik berbasis sumber daya alam telah mencapai 613 konflik yang tersebar di 29 provinsi.

Organisasi pemantau masalah lingkungan itu juga mengadvokasi 149 kasus yang didominasi oleh kasus perkebunan (51 kasus) dan pertambangan (31 kasus), disusul dengan sektor kehutanan (33 kasus). Dalam data Walhi, 36 korporasi itu di antaranya terdiri dari BUMN dan swasta.

Abetnego mengungkapkan persoalan lingkungan juga terjadi karena semakin menguatnya pertalian antara korporasi dengan negara. Dalam sejumlah kasus, korporasi biasa memakai aparat keamanan negara untuk memagari konsesi bisnis yang dimilikinya dari akses masyarakat.  Selain itu, juga masalah pemberian izin.

"Kebijakan justru menjadi legitimasi bagi korporasi untuk melakukan kejahatan dengan stempel izin pemerintah. Baik melalui perundang-undangan, regulasi maupun pemberian izin," kata Abetnego.  (if)
 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Ismail Fahmi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top