SOLO -- Sekitar 80% perusahaan yang menjadi peserta PT Jamsostek di wilayah Soloraya tidak melaporkan upah karyawan secara utuh.
Sebagian besar gaji karyawan yang dilaporkan itu masih di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Pimpinan Jamsostek Cabang Surakarta Arief Budiarto mengatakan praktik daftar sebagian (PDS) itu dilakukan perusahaan untuk menghindari premi yang besar. Akibatnya karyawan tidak mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah menyarankan kepada perusahaan untuk melaporkan besaran upah itu secara bertahap. Misalnya jumlah karyawannya 1.000, mereka bisa mendaftarkan 500 dulu yang gajinya sudah sesuai dengan UMK,” ujarnya, Rabu (16/1/2013).
Menurutnya, pelaporan besaran upah sesuai dengan gaji yang diterima itu akan sangat bermanfaat bagi karyawan. Pasalnya, besaran dana peningkatan kesejahteraan peserta (DPKP) dialokasikan berdasarkan surplus.
Saat ini tercatat 1.800 perusahaan dan 56.000 karyawan di Soloraya sebagai peserta PT Jamsostek Surakarta. Sebagian besar peserta Jamsostek adalah perusahaan padat karya seperti tekstil dan garmen.
“Laporan besaran upah itu juga kami tembuskan ke dinas terkait. Jika ada pelanggaran dari perusahaan dinas yang mempunyai law enforcement. Mereka dapat menindak dan memberikan sanksi kepada perusahaan,” terangnya. (dba/dot)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
