KORBAN PUNGLI: 39% investor di Jateng masih kena pungli

SEMARANG – Sebanyak 39% dari 237 investor di Jateng yang sudah beroperasi dengan nilai investasi di atas Rp500 juta dan sudah memiliki ijin operasi mengaku masih mengeluarkan biaya tambahan tidak resmi atau pungli demi kelancaran berbagai urusan
News Editor
News Editor - Bisnis.com 20 Desember 2012  |  17:11 WIB

SEMARANG – Sebanyak 39% dari 237 investor di Jateng yang sudah beroperasi dengan nilai investasi di atas Rp500 juta dan sudah memiliki ijin operasi mengaku masih mengeluarkan biaya tambahan tidak resmi atau pungli demi kelancaran berbagai urusan bisnisnya.

Hal tersebut terungkap dalam hasil Survei Investasi 2012 yang digelar atas kerjasama Bank Indonesia, Budi Santoso Foundation (BSF), Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jateng, dan GIZ RED Jateng.

Direktur Eksekutif Budi Santoso Foundation (BSF), Adi Ekopriyono mengatakan banyaknya biaya tidak resmi yang dikeluarkan oleh investor di Jateng itu terutama  digunakan untuk biaya urusan perijinan, pengamanan di lingkungan usaha, biaya inspeksi dan surat-suat administratif di kecamatan.

“Biaya tidak resmi atau pungli masih menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pengembangan investasi di Jateng, dan reformasi birokrasi harus terus dilakukan demi kemajuan Jateng,” tuturnya, Kamis (20/12/2012).

Hasil Survei Investasi 2012 juga mendapati permasalahan infrastruktur masih tetap menjadi kendala utama masuknya investasi ke Jateng, seperti hasil beberapa survei yang pernah digelar sebelumnya, antara lain Survei Iklim Bisnis 2007, Survei Daya Saing Daerah 2010, dan Survei Snapshot 2011 yang selalu menempatkan kondisi infrastruktur menjadi kendala utama.

Hasil survei menyatakan bahwa mayoritas investor di Jateng adalah pengusaha lokal yang mengembangkan usahanya di wilayah tempat tinggal mereka, baik skala propinsi maupun kabupaten/kota.

“Ternyata ada dua pertimbangan utama investor ketika memilih lokasi di Jateng, yakni karena lebih dekat dengan sumber bahan baku serta lebih dekat dengan pasar atau penjualan, bukan infrastruktur dan biaya tenaga kerja,” tuturnya.

Jadi, ketika infrastruktur dan tenaga kerja bukan menjadi faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh investor, artinya dua faktor ini bukan keunggulan kinerja investasi Jateng, sehingga perlu peningkatan.

Selain itu, lanjutnya peraturan tentang pajak dan retribusi daerah oleh sebagian pengusaha masih dipandang sebagai peraturan yang paling menghambat, disusul peraturan yang berkaitan dengan regristasi usaha, seperti TDP, HO, SIUP, dan IUT.

“Ini menunjukkan Pemprov Jateng maupun kabupaten/kota perlu meningkatkan regulasi yang lebih ramah investasi, dengan cara sinergi eksekutif dan legisatif dalam menyiapkan regulasi, pembanahan infrastruktur, sinergi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sinergi tripartit, pelatihan tenaga kerja, dan reformasi birokrasi untuk menekan biaya tidak resmi,” ujarnya.

Namun begitu, lanjutnya dari sekian banyak responden itu, mayoritas atau sekitar 62% pengusaha di Jateng mengakui bahwa investasi selama tiga tahun terakhir sudah sesuai harapan, dan hanya 19% yang masih merasa di bawah harapan.

“Lima daerah paling baik dalam peringkat daya tarik investasi di Jateng, antara lain Kabupaten Wonosobo, Kota Pekalongan, Purworejo, Brebes, dan Kudus,” tuturnya.

Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah V Jateng-DIY Joni Swastanto mengatakan hasil Survei Investasi 2012 diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang.

“Pertumbuhan ekonomi yang didasari pada investasi akan bersifat jangka panjang, dibanding pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor konsumsi, dimana saat ini sektor konsumsi masih mendominasi hingga 60%, sedangkan investasi hanya menyumbang 19%,” tuturnya. (k39/dot)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Puput Ady Sukarno

Editor : Reporter 1

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top