KABINET INGGRIS: Parlemen selidiki biaya klaim Menteri Kebudayaan

News Editor | 16 Desember 2012 03:54 WIB

LONDON-- Parlemen Inggris memulai penyelidikan pada Jumat mengenai tuduhan yang mengatakan bahwa Menteri Kebudayaan Maria Miller telah salah mengklaim biaya perumahan di mana orang tuanya tinggal.Persoalan itu telah menimbulkan tuduhan bahwa pemerintah telah menekan harian Daily Telegraph untuk tidak mengungkapkan klaim biaya tersebut saat Miller sedang menyusun rencana untuk mengeluarkan regulasi baru soal pers.Dua tenaga ahli pemerintah mengubungi Daily Telegraph untuk mendiskusikan berita tersebut sebelum dipublikasikan dan dua orang tersebut menyebut peran penting Miller dalam penyusunan aturan baru soal pers, menyusul adanya protes kode etik media dari hakim Leveson."Maria telah mengadakan banyak pertemuan dengan para editor di sekitar hakim Leveson baru-baru ini," kata penasihat Miller Jo Hindley kepada Telegraph.Kepala media Perdana Menteri David Cameron, Craig Oliver, juga memanggil editor harian tersebut dan mengatakan artikel mengenai klaim biaya tersebut tidak tepat waktu karena Miller sedang "berkonsentrasi pada Leveson saat ini".Kantor Cameron di Downing Dtreet bahwa penyebutan terhadap penyelidikan Leveson diniatkan bukan untuk mengancam Daily Telegraph melainkan untuk merefleksikan betapa sibuknya Miller.Miller melakukan klaim terhadap tunjungan perumahan sebesar 90.718 poundsterling--hampir setara dengan nilai maksimal yang diizinkan--pada 2005 sampai 2009 untuk membayar hipotek dan tagihan-tagihan rumah yang ditinggali oleh orang tuanya sejak 1996.Cameron pada Kamis lalu menyatakan "dukungan sepenuhnya" terhadap menteri kebudayaan.Juru bicara Miller mengatakan, "Biaya untuk Nyonya Miller sudah diaudit dua kali dan tidak ditemukan kesalahan. Oleh karena itu tuduhan sebaliknya adalah salah." Dia menambahkan bahwa Miller telah siap untuk "bekerja sama secara penuh" dengan penyelidikan itu.Investigasi itu dilakukan bersamaan dengan hukuman pada anggota legislatif Margaret Moran yang harus menjalani pengawasan selama dua tahun pada Jumat setelah dinyatakan bersalah atas klaim tunjangan yang tidak benar sebesar 53.000 poundsterling.Moran tidak menjalani tuduhan kriminal karena depresi dan dinyatakan tidak siap menjalani pengadilan.Beberapa anggota legislatif dipenjara setelah penipuan biaya tunjangan setelah Telegraph mempublikasikan detail-detail klaim pada 2009.  Skandal tersebut telah mengguncang sistem tunjangan parlemen. (Antara/AFP/msb)

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Newswire

Editor : Novita Sari Simamora

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup