MEDAN-Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Pangkalan Susu, di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, dengan memanfaatkan pelabuhan eks Japex dipercepat 3 bulan, menyusul meningkatnya permintaan jasa angkutan laut di provinsi ini.
“Saya rasa 2013 akhir sudah selesai, semula direncanakan selesai Januari 2014. Ada proses agak lama diperhubungan [Dinas Perhubungan], yaitu 6 bulan, tetapi bisa dipercepat 3 bulan. Oktober atau November sudah selesai,” jelas Anggota DPD RI Rahmat Shah, Rabu (14/11).
Dia mengemukakan pelabuhan sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian Sumut karena memudahkan pendistribusian produksi daerah ke luar provinsi ataupun ke luar negeri, baik bahan mentah, setengah jadi, maupun bahan jadi.
“Jika pelabuahan eks Japex di Pangkalan Susu ini menjadi pelabuhan umum akan menguragi kepadatan arus lalu lintas jalan darat. Tadinya pelabuhan ini hanya dimanfaatkan untuk mengirimin CPO [Crude Palm Oil/minyak sawit mentah] ke Belawan,” jelasnya.
Rahmat mengatakan jika dilihat dari tingginya permintaan jasa transportasi laut untuk barang, semakin cepat pembagunan pelabuhan ini diselesaikan, maka akan semakin cepat pula manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Sumut.
Pada kesempatan itu, dia mengemukakan sejauh ini atau sejak ditandatanganinya nota kesepahaman kerjasama (Memorandum of Understanding/ MoU) antara semua pihak yang terlibat dalam pembangunan pelabuhan ini, belum ada kendala yang berarti.
Dia menyebutkan pelabuhan itu melibatkan PT Pelabuhan Indonesia, Pertamina, Pemerintah, beberapa perusahaan swasta, serta masyarakat. Selain Pelabuhan Pangkalan Susu, sekarang ini Pemprov Sumut juga sedang proses pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung.
Sebelumnya, PT Pelindo I masih menunggu izin pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang akan dilengkapi dengan terminal minyak sawit mentah atau CPO dan terminal peti kemas.
Alfred Natsir, Dirut PT Pelindo I [Persero], berharap proses perizinan dan perhitungan konsesi yang sudah diajukan perusahaan plat merah itu kepada Pemerintah dapat segera keluar, sehingga Pelabuhan Kuala Tanjung dapat segera beroperasi.
Investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan pelabuhan tersebut, ungkap Alfred, berkisar Rp64 triliun untuk satu modul. Pelabuhan Kuala Tanjung ini, jelas Alfred, memiliki kapasitas yang sama dengan Port Klang di Malaysia.
Jika izin dan masa konsensi telah pasti, paparnya, maka pihaknya segera membangun Kuala Tanjung menjadi salah satu pelabuhan besar di Sumatra Utara, menyusul Pelabuhan Sibolga yang baru dikembangkan pada tahun ini.
Pelabuhan Kuala Tanjung, paparnya, juga akan mendukung kegiatan ekspor impor di Pulau Sumatra, khususnya, dan Indonesia, selain Pelabuhan Tanjung Balai, Asahan dan Pelabuhan Belawan yang sudah bertaraf internasional.
“Rencananya, Pelabuhan Kuala Tanjung akan dibangun 21 modul, tetapi kalau 1 modul saja bisa menampung petikemas 1 juta TEU's, akan dilihat apakah ada pertumbuhan lagi atau tidak, maka akan ditambah 1 modul lagi," ujarnya.
Selain dibutuhkan menggerakkan perekonomian, paparnya, sejumlah investor sudah menyatakan ketertarikannya ikut menanamkan modal membangun pelabuhan ini. Dia menilai pengembangan pelabuhan ini merupakan salah satu bentuk investasi yang menguntungkan. (k10/faa)