Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

GAMAWAN FAUZI: Mantan terpidana dilarang jadi pejabat

JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerbitkan surat edaran yang berisi larangan mengangkat mantan terpidana menjadi pejabat di pemerintah daerah."Untuk saat ini kita terbitkan surat edaran larangan bagi mantan terpidana diangkat menjadi
News Editor
News Editor - Bisnis.com 26 Oktober 2012  |  03:25 WIB

JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerbitkan surat edaran yang berisi larangan mengangkat mantan terpidana menjadi pejabat di pemerintah daerah."Untuk saat ini kita terbitkan surat edaran larangan bagi mantan terpidana diangkat menjadi pejabat," kata Mendagri seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/10/2012).Hal itu, menurut Mendagri, merupakan salah satu tindak lanjut terkait kasus pengangkatan mantan terpidana korupsi, Azirwan, menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, sebelum akhirnya mengundurkan diri.Ia menambahkan, Kemdagri juga tengah mengkaji untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 53/2010 tentang Disiplin Kepegawaian. "Ya kita akan mengkajinya," katanya.Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar juga menyatakan siap untuk mengkaji revisi PP No. 53/2010 tersebut dengan mempertegas sanksi disiplin pegawai negeri sipil (PNS)."Kita akan atur untuk itu. Tapi belum kita bicarakan," katanya.Seperti diberitakan sebelumnya, Azirwan mantan terpidana korupsi kasus alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan, sempat diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Namun Azirwan akhirnya mengundurkan diri.Pengangkatan Azirwan yang dihukum penjara dua tahun enam bulan tersebut meski membuat kontroversi, namun secara undang-undang dinilai tidak menyalahi.Mendagri sendiri tidak bisa mengoreksi Azirwan pengangkatan sebagai kepala dinas karena hal itu merupakan kewenangan gubernur.Apalagi berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengangkatan tersebut dimungkinkan sebab masa hukuman yang dijalani di bawah empat tahun. Sedangkan PNS diberhentikan bila menjalani hukuman empat tahun lebih.Untuk itu, menurut Mendagri, diperlukan terobosan agar tidak hanya mempertimbangkan aturan perundang-undangan tetapi juga etika.(Antara/msb)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Newswire

Editor : Novita Sari Simamora

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top