Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April akhirnya ditunda. Padahal, jika kebijakan tersebut direalisasikan, hal itu bisa mendukung pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur Indonesia di tengah melemahnya perekonomian dunia.
Bisnis berkesempatan mewawancarai Vikram Nehru, analis ekonomi global dan juga mantan kepala ekonom sekaligus direktur departemen Bank Dunia yang mengurusi pengurangan kemiskinan, manajemen ekonomi, dan sektor privat dan swasta.
Vikram, cucu Jawaharlal Nehru, kini menjadi Senior Associate Carnegie Endowment, salah satu dari think tank terbesar di dunia. Berikut petikannya:
Bagaimana pendapat Anda tentang rencana penaikan BBM oleh pemerintah Indonesia, meski akhirnya ditunda dari 1 April?
Menurut saya, Indonesia butuh lebih banyak infrastruktur. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah Indonesia menggunakan sumber daya untuk mengembangkan infrastruktur. Memang sumber daya dibutuhkan untuk kesehatan dan sektor lain tetapi infrastruktur adalah prioritas utama.
Ada dua cara bagi Indonesia untuk dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya. Pertama, meningkatkan pendapatan termasuk pendapatan pajak. Kedua, mengurangi subsidi. Subsidi sangat membebani maka penggunaanya harus tepat sasaran. Subsidi ini juga harus dialihkan untuk memberi kompensasi bagi rakyat miskin.
Subsidi itu berbahaya. Subsidi menjadikan orang merasa berhak. Menurut saya kebijakan ekonomi itu sudah benar, tetapi kebijakan politik yang berpengaruh. Seperti yang kita lihat, orang berdemo karena subsidi akan dihapus.
Ada dua alasan mengapa harga BBM bersubsidi harus naik. Pertama, dana subsidi tersebut bisa digunakan untuk memberi kompensasi pada rakyat miskin, seperti yang saya jelaskan tadi, dan selebihnya untuk membangun infrastruktur.
Kedua, harga BBM yang murah, buruk bagi lingkungan. Kita tahu bahwa bahan bakar fosil berkontribusi atas perusakan lingkungan. Selain itu, rakyat Indonesia sudah bosan dengan masalah kemacetan lalu lintas. Pemerintah juga perlu mendorong penggunaan transportasi publik. Hal ini dapat dilakukan dengan menaikkan harga bahan bakar, sehingga lebih sedikit orang yang menggunakan kendaraan pribadi.
Di beberapa negara, hal tersebut telah menjadi masalah besar. Kiranya bijaksana bila Indonesia bisa menyesuaikan dengan harga bahan bakar minyak dan kemudian menggunakan harga minyak dunia, sehingga harga BBM tidak lagi dipolitisasi.
Dulu Indonesia pernah menggunakan harga yang berfluktuasi. Namun, kini persetujuan parlemen diperlukan jika ada perubahan harga, sehingga itu menjadi urusan politik.
Kita perlu menggarisbawahi ini. Sejumlah negara memberlakukan pajak untuk bahan bakar dengan alasan bahwa orang tidak hanya membayar biaya bahan bakar tetapi juga membayar ganti rugi untuk perusakan lingkungan.
Jika kita berkendara di Jakarta, banyak kemacetan terjadi. Ini bukan hanya masalah terlalu banyak kendaraan, melainkan juga masalah infrastruktur. Menurut saya, kota besar adalah mesin yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika kota tidak didukung dengan infrastruktur, kota tidak bisa menarik investasi dari luar.
Saya mengambil contoh China yang telah berkembang pesat. Meski kegiatan ekonomi terkonsentrasi di kota, infrastruktur di sana sangat mendukung ekonomi. Negara telah menaruh investasi besar untuk itu. Namun, di wilayah Jabodetabek, hal itu belum terjadi.
Bagaimana soal bantuan langsung tunai?
Saya tahu Indonesia memiliki beberapa program semacam itu. Saya ingat ada program yang memberikan bantuan untuk anak sekolah. Selain itu ada juga pinjaman yang disalurkan di kantor pos.
Namun kini, bantuan diterima oleh orang yang tidak pantas mendapatkan, sedangkan mereka yang butuh justru tidak mendapatkannya. Bantuan langsung sangat bagus agar anak bisa sekolah, mendapat nutrisi cukup dan membantu perkembangannya.
Tentu saja hal ini sangat bagus, tetapi harus berkesinambungan dan tidak boleh membebani anggaran. Selain itu, jumlahnya harus tepat dan harus sampai ke tangan yang benar.
Menurut saya, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada penciptaan lapangan kerja. Dan mereka yang tidak bisa bekerja baru mendapat bantuan langsung.
Bagaimana cara yang terbaik mengalokasikan subsidi itu di negara lain?
Di negara lain, bahkan dikenai pajak. Ada juga beberapa negara yang memberikan bantuan uang tunai langsung bagi orang miskin. Di Meksiko dan Brasil, hal tersebut berhasil sangat bagus.
Di India, kami mempunyai program Rural Employment Guarantee. Namun program itu tidak sepenuhnya berhasil. Memang sebagian ada pengaruhnya, sehingga orang miskin masih bisa bertahan hidup selama musim kering dan masih bisa menyekolahkan anak.
Indonesia, tidak hanya butuh kondisi yang kompetitif, tetapi juga memerlukan kasih sayang. Indonesia memiliki kekeluargaan yang baik. Ini dibutuhkan untuk membantu orang yang kurang mampu. Sayangnya, itu hanyalah tambahan.
Bagaimana cara memastikan bantuan sampai ke tangan yang benar?
Indonesia punya Badan Pusar Statistik yang bagus. Bisa saja mengambil contoh seperti di India. Setiap orang memiliki unique identification (UID) yang terdiri dari rekaman sidik jari dan retina mata. Hal ini sangat berguna dalam program pemerintah untuk mengidentifikasi rakyatnya yang butuh bantuan.
Kemudian uang bantuan dikirim ke sebuah rekening bank atas nama pemilik UID itu. Pemilik bisa membuka rekening dan mengambil uang hanya dengan sidik jari. Dengan adanya sistem ini, dapat dijamin dana bantuan diterima orang yang berhak menerima.
Di APBN, pengeluaran paling besar adalah gaji pegawai. Bagaimana mengalihkan dana yang lain ke infrastruktur, sementara di satu sisi ada tuduhan korupsi?
Indonesia memilili UU Pengadaan Lahan yang sudah dilaksanakan dengan baik. Menurut saya, salah satu alasan banyak protes terjadi adalah masalah kepercayaan. Korupsi adalah masalah serius.
Saya yakin pemerintah Indonesia bisa lebih agresif melawan korupsi. Bila masih ada pejabat korup di jajaran atas, rakyat tidak akan percaya pemerintah. Korupsi seharusnya bisa dicegah bila ada kejelasan antara pengeluaran dan hasilnya.
Bila rakyat melihat hasil, mereka akan percaya. Memang sulit mendapatkan kepercayaan. Itu harus dicapai dengan jalan yang panjang dan lama. Saya setuju itu harus menjadi prioritas tinggi bagi pemerintah.
Kenapa di Yunani bisa terjadi krisis seperti itu? Yunani adalah kasus ketika pemerintah terus berutang dan membelanjakannya untuk menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, standar hidup orang Yunani tidak sesuai dengan kemampuan produksi mereka.
Mengapa pinjaman masih saja terus diberikan oleh bank? Itu karena Uni Eropa menjamin setiap negara di wilayahnya. Mereka memandang wilayah itu sebagai kesatuan, bukan hanya negara masing-masing.
Jadi jika Yunani terkena masalah, seluruh Eropa harus menanggungnya. Mereka berharap uang mereka kembali, tetapi ternyata tidak. Jerman bahkan menolak memberi bantuan lagi karena warganya merasa membayar pajak, tapi diberikan kepada rakyat negara lain. Oleh karena itu, Pemerintah Yunani harus mengambil kebijakan penghematan untuk memotong anggaran besar-besaran.
Hal ini berbeda dengan sejarah politik China. China menghindari high can trap yaitu utang yang tidak bisa terbayar dalam jangka panjang.
Indonesia harus mempertimbangkan bantuan terhadap orang miskin, tetapi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dalam jangka panjang, tentu ada naik turun. Ketika terkena pukulan, diperlukan kapasitas untuk meningkatkan pengeluaran tanpa terbelit utang besar. Jangan sampai terjebak pada surat utang negara yang memberatkan pemerintah.
Ada kontroversi mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), di satu sisi ini menguntungkan rakyat, tetapi memberatkan pemerintah. bagaimana menurut Anda?
Ini bergantung pada tingkat perlindungan. Kalau hanya menyediakan biaya kesehatan paling dasar, dan jaminan mendapat kerja, ini merupakan hal yang baik.
Yang berbahaya adalah hal ini digunakan politisi untuk mengumpulkan suara. Seharusnya semua orang mendapat akses terhadap perlindungan fisik ini.
Tidak hanya orang yang ada di Jawa, orang di daerah lain harus bisa mendapat jaminan serupa. Namun, pemerintah harus hati-hati juga jangan sampai terlalu banyak mengeluarkan uang.
Selain konsumsi dan eksport, apa driver lain yang dimiliki Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi?
Yang diperlukan adalah sistem manufaktur yang dinamis karena hal ini mendorong transfer teknologi. Sumber daya alam tidak menciptakan spillover effect, tetapi di sektor manufaktur ada.
Komoditas sebenarnya tidak masalah, tetapi sistem manufaktur yang dinamis bisa memberikan perubahan besar bagi ekonomi Indonesia. Manufaktur dari China mungkin direlokasi ke Indonesia, tetapi kembali lagi ke masalah utama yaitu infrastruktur.
Infrastruktur yang baik dapat menarik investasi. Masih ada kesempatan dan ada juga masalah buruh. Perusahaan tahu harus membayar gaji pekerja, maka mereka memilih teknologi.
Tidak ada negara yang berhasil di sektor manufaktur jika tidak memiliki tenaga kerja. Kunci utama dalam manufaktur adalah kompetisi dan ketersediaan likuiditas yang murah.
Contohnya China yang dulunya negara agrikultur, sekarang berubah menjadi manufaktur. Manufaktur dapat mendorong pertumbuhan karena meningkatkan produktivitas.
Jika manufaktur menciptakan lapangan kerja, produktivitas pekerja yang ada sudah pasti meningkat. Oleh karena itu, manufaktur harus didukung. Di sisi lain, pertambangan dan perkebunan tidak menciptakan lapangan kerja meski banyak menghasilkan laba.
Pewawancara: Hanum Kusuma Dewi/Maria Y. Benyamin/ Yeni H. Simanjuntak/ Wisnu Wijaya.
>> BERITA LAINNYA:
* Demokrasi menjadi DEMO-CRAZY?
* Berita BISNIS INDONESIA hari ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
