MALANG: Hasil riset yang dilakukan Pusat Studi Hak Asazi Manusia (PusHAM) Universitas Airlangga (Unair) menyebutkan jika legislator perempuan kurang memiliki kemampuan legislasi di parlemen.
Muhammad Yunus, Field Officer PusHAM Unair, mengatakan lemahnya kemampuan legislator perempuan tersebut merupakan hasil riset yang dilakukan selama enam bulan di DPRD yang ada di Jawa Timur (Jatim).
“Lemahnya legislator perempuan di legislasi tersebut antara lain di bidang sumber daya manusia (SDM) yang relatif tidak cukup bagus, politic speaking yang lemah, serta tidak sedikit yang hanya menjadi sekadar pelengkap untuk memenuhi 30% kuota saja,” katanya di Pelatihan Gender Bagi Wartawan di Malang yang digelar oleh PusHAM Unair di Malang hari ini.
Selain itu, hasil riset PusHAM Unair juga menyebutkan, dari 1.444 jumlah anggota dewan di seluruh Jatim, sebanyak 234 orang diantaraanya adalah perempuan atau sekitar 13,9% saja.
“Dari jumlah itu, lima besar jumlah legislator perempuan yang ada di Jatim juga hanya dikuasai oleh lima kota yakni Madiun, Batu, Surabaya, Malang, dan Kediri. Sementara kabupaten tidak masuk dalam lima besar.”
Menurutnya, jumlah legislator perempuan di Kota Madiun dari 30 anggota 10 diantaranya perempuan, Kota Batu dari 25 anggota 8 diantaranya perempuan, Surabaya dari 50 anggota, jumlah perempuannya 15 orang, Kota Malang dari 45 anggota 11 diantaranya perempuan, serta Kota Kediri dari 30 anggota 7 diantaranya perempuan.
Rahmadia, Pakar Komunikasi Fisip Unair, mengatakan jumlah legislator perempuan dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Jumlah anggota DPR misalnya pada 1999 hanya 45 orang (9%) dari 500 anggota dan naik secara tajam pada 2009 sebesar meningkat menjadi 18,04% dari 1.011 anggota.
“Namun begitu keberadaannya masih berada dalam komisi yang tidak strategis seperti di Komisi III misalnya jumlahnya pun tidak lebih dari tujuh orang saja,” tambah dia.
Liestianingsih Dwi Dayanti, Pakar Komunikasi Unair lainnya, juga menyebutkan lemahnya kemampuan legislasi yang dimiliki legislator perempuan tidak terlepas dari faktor politik yang ada.
“Yakni peluang menjadi anggota legislasi masih rendah, persepsi perempuan tentang politik masih negatif dan menyebabkan perempuan enggan masuk parpol, serta perempuan sebagai calon pimpinan daerah (wakil) ditempatkan sebagai daya tarik,” jelasnya. (sut)
