Melihat anak kecil tengah bermain pesawat yang terbuat dari kertas di sekitar rumah, ingatan saya langsung tertuju pada sebuah hastag populer di Twitter, yaitu #SejutaPesawatKertasUntukSBY. Tidak sekadar di Twitter, sebuah grup bernama sama pun muncul juga di Facebook.
Pembicaraan soal pesawat memang seakan tidak ada habisnya. Bukan lagi soal ada pilot yang mabok karena narkoba, atau ada penumpang yang ngotot duduk di kelas Bisnis meski dia mengantongi kelas ekonomi, atau kondisi bandara yang masih jorok dan penuh dengan tukang ojek atau taksi ga jelas, apalagi kondisi parkir kendaraan DI bandara yang memprihatinkan dengan sejumlah keistimewaan pada orang-orang tertentu yang mampu membayar sejumlah tips kepada petugas keamanannya.
Hastag dan grup di situs social media itu sangat populer menyusul rencana pemerintah yang akan membeli pesawat kepresidenan yang konon, harganya mendekati Rp1 triliun.
Pesawat Boeing Business Jet (BBJ) 2 seri 737-800 NG itu konon dirancang secara mewah untuk pemilik pribadi, bisnis dan pemerintahan. Pesawat ini biasanya memiliki kursi antara 25 dan 50 penumpang dalam konfigurasi mewah.
Tentu saja berbeda dengan pesawat komersial kebanyakan, apalagi bila dibandingkan dengan kursi di KRL Jabodetabek..., atau kondisi eksterior di atap kereta yang jadi primadona banyak penumpang KRL meski bahaya dari bola-bola beton terus mengancam,.. pasti sangat jauh..
Pesawat ini memiliki kamar tidur utama, sebuah kamar mandi dengan shower, konferensi, ruang makan, dan tempat tinggal.
Sungguh merupakan konfigurasi interior yang mewah, berbeda dengan sarana transportasi rakyat kebanyakan, yang masih harus berdesak-desakan di dalam busway di tengah kemacetan yang kian parah, belum lagi kalau ada iring-iringan mobil pejabat.
Sejuta Pesawat Kertas Untuk SBY yang digagas pengamat sosial politik Fadjroel Rahman dimaksudkan untuk mengingatkan kepada pemerintah dan DPR agar tidak membelanjakan Rp1 triliun hanya untuk sebuah pesawat, karena alokasi uang negara itu tidak efektif dan tidak efisien, di tengah langkanya perhatian terhadap kebutuhan dasar rakyat,jutaan rakyat tanpa pendidikan, tanpa pekerjaan, tanpa perumahan, tanpa jaminan kesehatan, tanpa infrastruktur publik yang layak, serta 6-7 juta orang bertaruh nyawa sebagai TKW/TKI di luar negeri dan bersiap dihukum mati di Malaysia atau dipancung di Arab Saudi.
Belum lagi masalah pendidikan yang makin hari makin mahal saja. Pengadaan pesawat tentunya tidak mencerminkan keprihatinan perekonomian masyarakat yang masih terpuruk.
Pesawat kepresidenan Republik Indonesia akan tiba di Tanah Air pada Agustus 2013.
Serah terima badan pesawat itu sendiri telah dilakukan pada 21 Januari 2012 atau 20 Januari waktu AS dari pabrikan Boeing kepada pihak Indonesia.
Mengapa pengadaan pesawat kepresidenan itu dipersoalkan? Toh itu sudah menjadi hak presiden untuk mendapatkan kelayakan mobilitas kan? Dan itu bukan untuk kepemilikan pribadi, karena jika pada saatnya nanti pergantian presiden. Sarana itu akan dikembalikan kepada negara, bukan menjadi milik presiden atau pihak pribadi siapapun.
Ada beribu argumentasi untu menjawab hal tersebut.
Kementerian Sekretariat Negara (Kemsesneg) menegaskan pembelian pesawat Kepresidenan 737-800 Boeing Business Jet 2 seharga US$91 juta lebih efisien ketimbang mencarter pesawat komersial. Penghematan keuangan negara mencapai 388,5 juta dollar AS dalam kurun waktu 35 tahun.
Analisa sederhananya, pada APBN tahun 2009 dan 2012 justru peningkatan jumlah anggaran yang mencapat tiga kali lipat. Jika sebelumnya menyewa Pesawat komersial seharga satu milyar untuk satu penerbangan, kemudian dikalkulasikan menjadi 500 milyar pertahun.
Tentu tidak sebanding dengan pembelian seharga Rp800 an milyar Pesawat ini, karena, biaya operasional yang diperkirakan mencapai Rp30 juta perjam.
Belum lagi depresiasi yang akan terjadi pada pesawat dla kurun waktu 35 tahun tersebut.
Kini setidaknya kita tahu, bahwa pengurangan subsidi BBM bukan karena anggaran pendapatan belanja negara mengalami defisit yang serius, karena ternyata larinya ke belanja pesawat.
Sebagai gambaran, pada 2011 saja dana yang dapat dihemat dari kebijakan pengurangan subsidi BBM mencapai Rp3 triliun.
Pesawat kepresidenan yang sangat terkenal adalah milik Presiden AS, yaitu Air Force One.
Jika di Gedung Putih Presiden bekerja di Ruang Oval, maka di dalam Air Force One, ruang kerja presiden bernama Presidential Suite yang terletak di bagian depan pesawat. Di area ‘milik’ presiden ini tersedia
kamar tidur, kamar mandi dan ruang santai. Layaknya sebuah kantor, para para staf senior presiden juga diberikan ruang keja sendiri-sendiri. Selain itu tersedia juga ruang rapat yang cukup besar untuk membahas isu-isu penting.
Namun sebenarnya, RI bukannya tak punya pesawat kepresidenan, karena pada setiap Presiden selalu memiliki pesawat khusus.
Bahkan pada zaman Presiden Soekarno, memiliki 3 pesawat kepresidenan Jestar C-140 dan satu unit Ilyusin II-14 hadiah dari Rusia.
Pada zaman Soeharto terdapat pesawat DC-8 Garuda Indonesia, C-130 Hercules TNI AU, Helikopter SA-330 Puma, atau SA 332 Super Puma TNI AU, pesawat Avro RJ-185 PAS, dan pesawat DC-10 (sewa).
Zaman Presiden BJ Habibie bahkan tak memiliki pesawat kepresidenan, Gus Dur ada pesawat Boeing Bussiness Jet (BBJ) 737-800 atau Boeing 07, Megawati ada pesawat MD-11 atau RJ-85 PAS, dan SBY ada pesawat Garuda Indonesia jenis Airbus A330.
Sebenarnya rencana pembelian pesawat kepresidenan boleh-boleh saja, tapi tak ada salahnya yang lebih bersahaja, atau bahkan menggunakan produksi dalam negeri (PT Dirgantara Indonesia).
Jangan sampai pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tentu saja bakal makin membuat sulitnya kehidupan rakyat, jangan sampai hanya dihambur-hamburkan untuk membeli kursi di Banggar DPR, kursi mewah di kabin pesawat kepresidenan, atau bahkan kursi presiden.(api)
