INDUSTRI TELEKOMUNIKASI: Pelaku WiMax desak penerapan TKDN di 3G

JAKARTA: Sejumlah pelaku usaha WorldWide Interoperability for Microwave Access (WiMax) menyesalkan pemerintah yang tidak menerapkan perlakuan adil dengan penyelenggara telekomunikasi seluler 3G atau long term evolution (LTE).Yohanes Sumaryo, Sekjen Indonesia Wireless Broadband (IdWIBB), mengatakan pemerintah seharusnya memperlakukan adil antara penyelenggaraan WiMax dan 3G/HSPA/EVDO-revB.“Mereka bisa melenggang jualan sebanyak-banyaknya dan semurah-murahnya, dengan barang yang entah dibeli atau dibuat di mana, sementara WiMax harus dibebani macam-macam, seperti kewajiban tingkat kandungan dalam negeri [TKDN] dan coverage per zona [tidak nasional],” tuturnya kepada Bisnis hari ini.Menurut dia, mundurnya Telkom dari WiMax di pita 2,3 GHz dipastikan banyak berpengaruh pada perkembangan teknologi Internet pita lebar tersebut, terutama terhadap perlakuan pemerintah karena perkembangan WiMax 16e ergantung pada perlakuan adil pemerintah, dukungan perbankan, dan penerimaan masyarakat.Dirut PT Jasnita Telekomindo (Jasnita) Sammy Pengerapan—pemenang lelang WiMax di zona Sulut, Sulteng, dan Gorontalo--, mengungkapkan sebaiknya suatu kebijakan yang sedang dijalankan harus dikaji dulu sebelum mengeluarkan kebijakan yang lainnya.“Tidak seperti 3G atau LTE, program WiMax itu mengangkat menumbuhkan industri lokal dalam membangun ekosistem teknologi nirkabel, khusus nya WiMax atau 4G lainnya,” tuturnya.Terkait dengan rencana penggelaran tender di kanal sisa pita 2,3 GHz, termasuk yang dikembalikan oleh Telkom, Sammy meminta agar tender baru dilaksanakan tahun depan saja, sampai pemenang lelang 2009 sudah menjalankan bisnisnya secara komersial.Jasnita sendiri, tambahnya, sangat berminat untuk mengambil kanal frekuensi yang ditinggalkan Telkom, terutama yang ada di Sulawesi.Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan pihaknya siap menerapkan TKDN asalkan industri lokal sudah siap.(api)