Kemdagri segera tuntaskan evaluasi otsus Papua

DENPASAR: Kementerian Dalam Negeri serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional menuntaskan evaluasi Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua yang menghambat pertumbuhan ekonomi dengan target penyelesaian pada akhir 2011.Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermasyah Djohan mengatakan evaluasi ini difokuskan pada penataan birokrasi dan kepemimpinan di daerah Papua. “Penguatan birokrasi dan lembaga termasuk dewan perwakilan rakyat dan gubernur akan dievaluasi,” katanya di Denpasar, provinsi Bali, hari ini.Pada penuntasan evaluasi ini, Djohan menjelaskan, ditentuan arah kelanjutan otonomi khusus untuk bumi cenderawasih ini. Diharapkan, pasca adanya evaluasi pemerintah daerah provinsi hingga di tingkat kabupaten mampu bekerjasama membangun perekonomian papua secara masif.  Direktur Jenderal Otonomi Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Budhi Santoso menjelaskan banyaknya konflik di Papua dinilai akibat kesejahteraan warga yang terlalu lama terabaikan. “Banya pembangunan infrastruktur terhambat,” katanya seusai seminar diseminasi produk perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di Denpasar.Rangkaian konflik dan lambannya respona pemerintah pusat membuat jurang yang lebar antara pemerintah pusat dan Papua. Pada konteks ini, koordinasi belum terjalin dengan baik. “Makanya, perkembangan infrastruktur di Papua sangat lamban.”Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, per 2011 Papua menerima dana dari anggaran belanja negara sebanyak Rp30 triliun untuk pengembangan wilayah. Padahal, daerah dengan status otonomi khusus lainnya hanya mendapat sekitar 25% dari anggaran yang diterimakan pada Papua.Menanggapi peringatan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diperingati setiap 1 Desember, Asisten I Deputi V Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Didik Tatok Prijandono mengimbau pada OPM untuk dikoordinasikan secara baik sesuai koridor hukum yang berlaku. “Jangan sampai hanya karena peringatan itu, masalah keamanan di papua terganggu.”Papua menerima Otonomi Khusus dari Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21/2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No 135 dan Tambahan Lembaran Negara No  4151) yang telah diubah dengan Perpu No.1/2008 (LN Tahun 2008 No 57 dan TLN No 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. (21/Bsi)