JAKARTA: Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Yunus Husein mengatakan siap dan berani untuk mengusut kalau ada aliran dana mencurigakan ke Presiden SBY meski hal itu tidak mudah untuk dilakukan mengingat presiden juga merupakan simbol negara.“Saya akan memperlakukan sama dan berbuat adil. Siapa yang salah harus mempertanggungjawabkan kesalahanya,” ujar Yunus menjawab pertanyaan Anggota Frakasi Partai Gerindra, Martin Hutabarat dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK hari ini.Dalam kesempatan itu Komisi III DPR lebih banyak mencecer mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut dengan pertanyaan mengenai aliran dana mencurigakan. Yunus menyontohkan kasus di Fipilina dimana seorang mantan presiden baru bisa diusut setelah beliau mengakhiri masa jabatannya. “Saya berani, tapi lihat timingnya juga. Kalau di Filipina presiden baru diusut setelah tidak lagi menjabat karena presiden juga simbol negara,” ujar Yunus merujuk ke negara dimana aparat hukumnya saat ini tengah mengusut mantan presiden Arroyo Macapagal atas dugaan kasus korupsi.Pada kesempatan itu Yunus juga menyatakan siap mengusut kalau ada aliran dana mencurigakan ke keluarga maupun kerabat presiden ketika menjawab pertanyaan Martin. Hanya saja Yunus tidak merinci keterangannya seperti apa dan bagaimana teknik untuk mengusut kalau memang ada aliran dana mencurigakan tersebut.Sedangkan terkait isu yang menyebutkan Yunus merupakan utusan Istana Presiden untuk menjadi calon pimpinan KPK, mantan pejabat Bank Indonesia itu membantahnya. Namun dia mengakui kalau dirinya minta izin kepada Presiden SBY untuk maju jadi calon pimpinan KPK.“Memang saya minta izin (kepada Presiden SBY) karena saya pejabat, tapi bukan berarti saya titipan,” ujarnya di depan tim penguji yang dipimpin oleh Tjatur Sapto Edy dari Fraksi Partai Amanat Nasional.Terkait independensi, Yunus berjanji akan tetap bersikap independen, terlebih lagi saat nanti menjadi komisioner KPK dan menangani kasus yang berhubungan dengan lingkaran istana."Kalau saya jadi, harus dijaga (independensi) dari manapun juga. Bukan hanya masalah pribadi tapi yang lain. Yang penting transparansi," ujar Yunus Menurutnya, meski masalah independensi di KPK adalah kolektif, namun semua komisioner harus independen.Akan tetapi sejumlah anggota Komisi III tetap menantang keberanian Yunus dalam mengungkap kasus-kasus besar, termasuk kasus Century yang merugikan negara hingga Rp6,7 triliun. Kasus itu juga turut melibatkan orang-orang di lingkaran Istana seperti Boediono yang merupakan Wakil Presiden."Saya jadi ragu kepada pak Yunus apa benar berani menyelesaikan kasus Bank Century," ujar Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Dedi Gumelar.Pertanyaan itu dijawab langsung oleh Yunus dengan mengatakan bahwa semua orang punya rasa takut dan berani. “Tapi kita lakukan bersama-sama dengan cara yang smart, tidak frontal," jawab Yunus diplomatis.(faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
