JAKARTA: Menteri ESDM Jero Wacik dan wakilnya, Widjajono Partowidagdo diminta untuk bekerja dengan memahami kultur yang ada di kementerian itu selain bekerja berdasarkan road map sehingga tidak asal bicara.Hal ini mengumuka dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Jero Wacik dan jajarannya di Gedung DPR hari ini.“Saya harap Menteri ESDM dan Wamen memahami nature di Kementrian ESDM dan agar tidak gampang berkomentar. Saya mengusulkan secara pribadi tidak usah raker dulu dengan Menteri ESDM,” ujar Anggota Komisi VII DPR Bambang Wuryanto.Politisi PDIP itu mengusulkan agar yang menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR untuk dua kali masa sidang cukup para direktur jenderal saja karena roadmap sudah ada.Pernyataan keras itu dilontarkan Bambang yang menilai Menteri ESDM tidak serius dalam memahami renegosiasi kontrak karya PT Freeport.Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan Menteri ESDM untuk melakukan renegosiasi kontrak karya Freeport secara baik. Sedangkan wakil menteri dinilai asal bicara karena menolak kehadiran PLTN.Dia mengingatkan siapa yang menetapkan target ESDM harus jelas karena ini satu kesatuan kalau tidak tepat sasaran yang dirugikan rakyat Indonesia. “Jadi Menteri ESDM diingatkan tidak bisa begitu saja mengambil suatu keputusan kalau itu tidak sesuai dengan roadmap yang disepakati oleh Kementrian dengan DPR,” ujarnya.Wamen Widjajono sempat diingatkan oleh Ketua Komisi VII DPR Teuku Rifki agar duduk sopan dan menyimak kritikan itu secara baik. Namun Widjajono menyebut dirinya saat itu justru sedang menyimak pandangan Bambang.Menurut Bambang boleh saja Menteri ESDM menyebut dirinya telah bekerja secara cepat sejak dilantik termasuk dengan berbagai keputusan yang telah diambilnya. "Jangan cepat mengambil keputusan nanti anda terjebak maka harus bekerja sama dengan birokrat Anda. Saya harap Pak menteri memahami nature di ESDM," katanya.Dia menambahkan Wamen jangan mudah memberi komentar dengan menolak pembangunan PLTN. "Harus diingat karena ada UU mengenai tenaga nuklir yaitu UU No. 10 tahun 1997 dan Inpres dan anggaran APBN untuk sosialisasi soal PLTN," katanya. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
