Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

 

JAKARTA: Parpol menengah dan kecil dinilai tidak konsisten dan terlalu ketakukan menghadapi wacana kenaikan parliamentary threshold hingga 5% sehingga bersikap tidak rasional.
 
Demikian dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo dalam satu diskusi bertema Ambang Batas Parpol Masuk Parlemen hari ini. 
 
Turut menjadi nara sumber selain Ganjar dalam diskusi itu politisi Partai Golkar Nurul Arifin dan politisi PKB Abdul Malik Haramain.
 
Menurut Ganjar, dengan mempertahankan atau menurunkan angka parliamentary threshold dari 2,5% sebagaimana berlaku hari ini maka Pemilu akan semakin rumit. Bahkan dia menilai Pemilu legislatif 2009 merupakan pemilu paling rumit sebagaimana dikeluhkan masyarakat karena banyaknya parpol peserta Pemilu.
 
Ganjar mengatakan parpol menengah dan kecil tidak perlu khawatir dengan PT 5% karena masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. 
 
Dia juga tidak setuju dengan pendapat bahwa pendirian parpol bertujuan agar bisa ikut dalam Pemilu. Padahal, kalau memang belum memenuhi syarat untuk ikut Pemilu atau masuk parlemen maka parpol tersebut harus terus-menerus berusaha meraih simpati rakyat.
 
"Seolah-olah PT dijadikan hantu dan seolah-olah satu-satunya problem. Padahal banyak persoalan lain yang harus dibicarakan," ujarnya. 
 
Dia menambahkan ketika membahas Rancangan undang-undang Pemilu sebelumnya, sebagian parpol menengah setuju dengan peningkatan PT. Akan tetapi akhir-akhir ini karena ada kepentingan yang berbeda mereka ketakutan dan bersikap defensif, katanya.
 
Nurul Arifin tidak setuju kalau penyederhanaan partai akan menghilangkan pluralitas kebangsaan. Menurut dia, dengan penyederhanaan parpol kemajemukan Indonesia tetap bisa diakomodir dengan bergabung dengan parpol yang ada seperti saat ini.
 
"Penyederhanaan parpol akan membuat kinerja pemerintahan dan lembaga legislatif lebih efektif," ujarnya.
 
Sementara itu Abdul Malik Haramain mengatakan esensi Pemilu adalah kebebasan berpendapat dan partisipasi publik untuk menyampaikan aspirasi. 
 
Menurut dia, Pemilu tidak boleh membatasi hak suara rakyat sehingga masalah PT menjadi sangat penting dijaga.
 
Dia menilai dengan PT 2,5% saja pada Pemilu 2009 telah terbuang lebih dari 19 juta suara karena tidak terakomodir di parlemen. 
 
Dia memperkirakan kalaupun PT dinaikkan hingga 3%, suara yang terbuang masih sekitar angka tersebut sehingga aspirasi masyarakat tetap banyak yang tidak tersalurkan. (sut)
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor : Sutarno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper