Kontras desak Kapolri atasi penyimpangan di Polri

JAKARTA: Kontras mendesak Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo segera membuat terobosan terkait dengan banyaknya praktik peyimpangan anggota Polri dalam bentuk kekerasan dan pengabaian hukum."Penanganan masalah ini tidak bisa sekadar menunggu penuntasan
Bambang Supriyanto | 10 Desember 2010 05:53 WIB

JAKARTA: Kontras mendesak Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo segera membuat terobosan terkait dengan banyaknya praktik peyimpangan anggota Polri dalam bentuk kekerasan dan pengabaian hukum."Penanganan masalah ini tidak bisa sekadar menunggu penuntasan program grand strategy Polri 2005-2025," ujar Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, hari ini.Karena, katanya, akan terlalu lama buat masyarakat kecil menanti jaminan keamanan dan keadilan atas kasus-kasusnya jika harus menunggu hingga 2025.Selain itu momentum Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional hari ini, pemerintah perlu mengumandangkan rencana pembentukan cetak biru penegakan HAM yang menjelaskan visi secara teknis."Presiden SBY [Susilo Bambang Yudhoyono] perlu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegagalan penegakan HAM selama ini," tegasnya.Presiden, lanjutnya, juga harus meminta Jaksa Agung Basrief Arief memecah kebuntuan proses hukum perkara pelanggaran HAM berat dengan cara membangun kerja sama dengan Komnas HAM dan memanggil ahli-ahli hukum HAM internasional untuk memberikan saran penuntasan kasus jika terdapat kendala legal serta mencari mereka yang masih hilang.(yn)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top