Pengawasan bank di Thailand dipegang Bank Sentral

JIMBARAN: Pengawasan sistem keuangan di Thailand masih diserahkan kepada bank sentral Thailand (Bank of Thailand/BoT) meskipun dibeberapa negara, termasuk Indonesia, pengawasan dilakukan lembaga khusus (Financial Supervisory Agency/FSA).Tarisa Watanagase,
News Editor
News Editor - Bisnis.com 10 Desember 2010  |  08:43 WIB

JIMBARAN: Pengawasan sistem keuangan di Thailand masih diserahkan kepada bank sentral Thailand (Bank of Thailand/BoT) meskipun dibeberapa negara, termasuk Indonesia, pengawasan dilakukan lembaga khusus (Financial Supervisory Agency/FSA).Tarisa Watanagase, mantan Gubernur Bank of Thailand, mengatakan sektor keuangan adalah sektor yang sangat penting dalam perekonomian. Sementara itu, bank memegang peranan penting sebagai intermediasi dalam menggerakkan ekonomi melalui penyaluran modal. "Jika tidak menjadi pengawas satu-satunya, bank sentral seharusnya mengawasi sebagian besar sektor keuangan. Karena jika terjadi kesalahan, maka akan menjadi masalah besar ke dalam seluruh perekonomian," ujarnya di sela-sela seminar forum bank sentral se-Asean pada hari ini.Dia meyakini bank sentral memiliki pengetahuan mengenai masalah di sektor keuangan, tidak hanya terhadap lembaga tertentu, tetapi sektor keuangan secara keseluruhan. Dengan menjadi pembuat kebijakan untuk kebijakan moneter, bank sentral memungkinkan memiliki pandangan holistik terhadap ekonomi riil dan sektor keuangan.Dia mengakui jika ada pengawasan lain di luar bank sentral, secara teori memang akan ada pertukaran informasi, tetapi hal ini tidak terjadi pada sejumlah negara yang telah memisahkan pengawasan perbankan dan regulasi moneter."Sebagai contoh terlihat dari kasus Northern Rock Bank di Inggris UK dan kasus kegagalan perusahaan suransi terbesar di Australia dalam pengawasan FSA," paparnya.Dia mengatakan meskipun berada di satu kawasan, kebutuhan atas kebijakan di sektor keuangan disetiap negara berbeda. Persamaannya adalah setiap kebijakan harus dilakukan secara berhati-hati dan ada pembagian tanggungjawab yang jelas, khususnya pada saat terjadi krisis. "Jadi harus ada pembagian tugas yang jelas pada saat awal pembentukan, karena jika terjadi krisis tidak ada lagi waktu untuk melakukan koordinasi. Krisis bisa semakin parah jika sewaktu terjadi krisis baru dilakukan koordinasi," tambahnya.Mengenai aturan pajak untuk mengelola arus modal masuk, dia mengatakan pajak tidak diberlakukan untuk menghentikan modal asing masuk ke perekonomian domestik. Arus modal masuk, jelasnya, memang harus dikelola karena masalah yang terjadi biasanya berasal dari persoalan likuiditas di pasar global."Pajak kemungkinan membantu mengelola durasi modal asing di perekonomian domestik dan memudahkan bank sentral untuk menangani volatilitas. Pengendalian modal asing jangan terlalu lama, tergantung kebutuhan, bisa 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun," paparnya. (bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top