Bisnis.com, JAKARTA – Keamanan, politik uang, ujaran kebencian, dan netralitas aparatur sipil negara atau ASN masih menjadi isu strategis dalam pemilihan umum serentak 2019.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa keempat isu ini menjadi kerawanan laten yang selalu muncul pada pemilu.
“Karena temuan kita di pilkada kemarin menjadi hal yang paling banyak terjadi dan ada beberapa indikasi lain atau variabel lain yang lagi kita petakan,” katanya di Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang dilakukan Bawaslu melalui pemetaan sejak Juni hingga September, ada 94 kabupaten/kota potensi keamanan yang rentan dengan status tinggi dan 420 kabupaten/kota sedang.
Dari sisi netralitas ASN, sebanyak 93 kabupaten/kota rawan dengan tingkat tinggi dan 421 kabupaten/kota statusnya sedang. Sementara itu, ada 90 kabupaten/kota ujaran kebencian serta suku, ras, dan agama statusnya tinggi dan 424 kabupaten/kota sedang.
Politik uang menjadi paling banyak tingkat kerawanannya. Sebanyak 176 kabupaten/kota statusnya tinggi dan 338 daerah rendah. Afif menjelaskan adanya data indeks ini bukan berarti harus benar.
“Kita sudah tahu. Oleh karena itu harus dicegah agar data ini salah,” ungkapnya.
