Bisnis.com, BANJARBARU -- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa langkah percepatan dalam penerbitan sertifikat pemilikan tanah bukanlah suatu kebohongan.
Ketika mengunjungi GOR Rudy Resnawa, Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk membagikan sekitar 5.640 sertifikat, Jokowi menyuruh masyarakat mengangkat tangan ke atas untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar diberikan sertifikat oleh pemerintah.
"Karena ada yang bilang ini [pembagian sertifikat] pengibulan, enggak ada itu. Ini beneran. Dulu-dulu biasanya hanya seremoni di depan ini. Makanya saya suruh angkat sertifikat," ucapnya, Senin (26/3/2018).
Dalam segala kesempatan ketika membagikan sertifikat di daerah, Jokowi selalu menekankan adanya keluhan dari daerah terkait persoalan sengketa lahan. Untuk itu, pemerintah melakukan percepatan penerbitan sertifikat di Indonesia.
Menurut Kepala Negara, kepemilikan lahan secara resmi merupakan keharusan bagi pemilik lahan sekaligus memangkas kemungkinan adanya sengketa lahan atau tanah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebelumnya menyatakan program sertifikasi tanah merupakan program prioritas Pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat terbit pada 2017, kemudian bertambah menjadi 7 juta sertifikat pada 2018.
Tahun depan, targetnya ditambah menjadi 9 juta sertifikat. Untuk memenuhi target tersebut, Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
Beberapa waktu lalu, politikus Amien Rais menyebut pembagian sertifikat tanah yang kerap dilakukan Jokowi membohongi rakyat.
