Kabar24.com, JAKARTA--Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai dugaan Partai Gerindra bahwa revisi Undang-Undang Pemilu didesain agar Presiden Joko Widodo menjadi calon tunggal di Pilpres 2019 tidak beralasan.
Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria itu merupakan bentuk ketakutan partai tersebut jika nantinya tidak ada partai yang bisa diajak berkoalisi di Pilpres 2019.
Apalagi, kata dia, saat ini PKS tengah mengevaluasi dukungan koalisi dengan Gerindra.
"Saya justru melihat seperti ada nada kekhwatiran Partai Gerindra akan ditinggalkan teman, karena PKS juga mulai memikir ulang langkah politiknya," kata Hendrawan, Jumat (2/3/2018).
Menurutnya, ambang batas calon presiden (presidential threshold) sebesar 20% bertujuan agar konsolidasi politik terbangun dan demokrasi Indonesia stabil. Batasan itu, ujarnya, tidak untuk memunculkan calon tunggal di Pilpres 2019.
"Sejauh yang saya tahu, tak ada niatan ke sana. Konsolidasi demokrasi tidak sama dengan naluri hegemoni. Proses masih terus berlangsung. Jadi kita bersabar, komunikasi politik terus dilakukan para aktor politik," kata anggota DPR Komisi XI tersebut.
Baca Juga
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, sejak awal pihaknya mencium adanya rencana soal calon tunggal yang dibuat pemerintah untuk Pilpres 2019.
Hal itu, ungkap Riza, sudah terdeteksi saat pembahasan presidential threshold dalam RUU Pemilu sebesar 20%, sehingga Fraksi Gerindra menolak hasil voting RUU Pemilu pada Juli 2017 lalu.
"Kami memang sudah mendeteksi sejak awal pembentukan UU Pemilu itu dari partai pendukung pemerintah bahkan dari draf pemerintah itu dimungkinkan untuk adanya calon tunggal," kata Riza.
