Penunjukan Azis Syamsudin Sebagai Ketua DPR Terkesan Warisan

Kabar24.com, JAKARTA - Politisi senior Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita mengatakan penunjukan Azis Syamsudin sebagai ketua DPR aneh dan ganjil selain belum pernah terjadi selama ini.

Dia menilai ada kesan jabatan DPR itu diwariskan, bukan melalui proses sebagaimana mestinya. Menurutnya, kalau mekanisme itu tetap dilakukan maka publik akan menilai betapa tidak dewasanya Golkar.

“Jabatan Ketua DPR adalah jabatan yang luar biasa pentingnya, sejajar dengan presiden walaupun prosesnya beda. Jadi tidak bisa ditentukan secara main-main seperti gitu,” ujar Ginanjar.

Sementara, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sarifudin Sudding menyatakan surat penunjukan Azis Syamsudin sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto sah.

"Sepanjang itu diusulkan oleh fraksi, ketum dan sekjen menyampaikan ke fraksi untuk dilakukan pergantian dan Fraksi Golkar menindaklajuti sesuai UU MD3 itu sah," ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Senin (11/12/2017).

Sudding mengakui ada dua surat yang diterima DPR. Pertama surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan berikutnya surat penunjukan Azis Syamsuddin sebagai Ketua DPR.

"Iya sudah ada suratnya. Surat penguduran dirinya Pak SN, 4 Desember dan juga 6 Desember surat pemberitahuan pengunduran dirinya yang ditujukan pada pimpinan DPR," katanya.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar.

"Pak SN dan ada juga surat pernyataan yang ditandatangani Pak SN sendiri dan ada juga surat yang ditujukan pada pimpinan DPR yang ditanda tangani oleh Pak SN dan Idrus Marham," kata Sudding.

Surat tersebut, kata dia, akan dibawa dalam Bamus DPR untuk diagendakan pada rapat paripurna hari ini. Sementara itu, Ginandjar mengatakan penunjukan Azis ganjil selain belum pernah terjadi selama ini.

“Ini menunjukkan betapa orang-orang yang berkuasa ingin mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara, termasuk money politick,” ujar Ginandjar.

Ginandjar juga meyakini Azis tidak akan disahkan sebagai ketua DPR dalam rapat paripurna, ujarnya.