Bisnis.com, JAKARTA - Prinsip pemisahan agama dan politik terus menjadi perdebatan publik setelah dalam satu kunjungannya ke Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini Presiden Jokowi menyatakan sebaiknya politik dan agama tidak dicampuradukkan.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj berpendapat bahwa politik dan agama memang harus dipisahkan. Menurutnya, jika agama dan politik dicampur adukan akan terjadi gesekan.
"Pokoknya pendapat saya dari dulu itu, politik kalau dicampurkan dengan agama akan galak, akan radikal, akan mudah mengkafirkan, akan mudah mengganggap oposan menjadi kafir," kata Said, Selasa (28/3/2017). Lebih tegas lagi Said menekankan bahwa agama tidak ada dalam politik.
Akan tetapi, Said berdalih bahwa pernyatan itu merupakan pendapat pribadinya, bukan pendapat NU. Secara tegas dia menambahkan bahwa tidak ada agama dalam politik dan tidak ada politik dalam agama. “Itu pendapat saya," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi) menegaskan bahwa agama dan kekuasaan atau politik tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, saat ini mulai bangkit gerakan menghilangkan agama dari politik merujuk kepada peryataan Presiden Jokowi bahwa agama dan politik jangan dicampuradukkan.
"Agama dan politik ibarat saudara kembar. Dimana agama adalah landasan atau pondasi dan kekuasaan adalah penjaga agama," kata Romi.
Menurutnya, jika agama tidak dijaga oleh politik maka kemungkinan besar akan hilang, asing atau akan dicuri oleh kelompok anti agama. Sementara politik yang tidak dilandasi agama, akan berjalan tersesat dan hanya maju di urusan keduniaan.
"Gerakan untuk menghilangkan agama dari politik, perlahan-lahan mulai bangkit lagi di Indonesia," ujarnya.
Menurut Romi, agama tidak pernah mengajarkan kejelekan, sehingga tidak sepantasnya untuk dijauhi. Dia juga mengatakan bahwa pemimpin yang tidak memiliki bekal ilmu agama, akan tersesat dalam menjalankan perpolitikan.
"Sampai-sampai ada yang mengatakan, jangan bawa-bawa agama dalam politik. Saya ingin mengatakan, ini terjadi karena terbatasnya pemahaman tentang agama," ujarnya menegaskan.
Tidak hanya Romi, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amien juga menyatakan bahwa Agama dan politik merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan harus saling menguatkan.
"Agama dan politik itu kan saling memengaruhi, politik kebangsaan itu kan juga harus memperoleh pembenaran dari agama, kalau tidak bagaimana?" ujarnya saat menghadiri Refleksi Kebangsaan 71 Tahun Muslimat NU, Senin lalu.
Dia menjelaskan, maksud yang disampaikan Presiden Jokowi mungkin politik harus dipisahkan dengan paham-paham agama yang dapat menimbulkan masalah.
"Mungkin yang dimaksud Pak Presiden itu kalau paham-paham yang bertabrakan hingga menimbulkan masalah. Tapi kalau tidak ada pembenaran dari agama bagaimana? Jadi agama, Pancasila, dan negara itu saling menopang dan menguatkan," ujarnya.
