Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PERUBAHAN IKLIM: Jokowi Ingin Bentuk Badan Restorasi Gambut

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bertolak ke Paris, Perancis untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (UNFCCC COP) Ke-21.
Lahan gambut. /cwacwa
Lahan gambut. /cwacwa

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bertolak ke Paris, Perancis untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (UNFCCC COP) Ke-21.

Presiden dan rombongan berangkat dari Bandara Halim Perdanakusumah pada Minggu (29/11/2015) pukul 09:45 WIB dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Le Bourget Paris, Perancis pada Minggu (29/11) pukul 21.00 waktu setempat.

"COP 21 ini yang paling penting dukungan Indonesia terhadap komitmen perubahan iklm. Karena kita berada pada posisi yang kalau terjadi perubahan iklim yang sangat cepat, kita punya 17.000 pulau, yang itu bisa membahayakan kalau terjadi kenaikan permukaan air laut, misalnya," tutur Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (29/11/2015).

Komitmen yang dimaksud adalah target pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030 dan 41% dengan kerja sama internasional.

Presiden Jokowi juga akan menyampaikan masalah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi selama 17 tahun berturut-turut di Indonesia. Salah satunya terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut.

"Ya nanti akan kita sampaikan masalah hal-hal konkrit dalam proses kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan termasuk bentuk Badan Restorasi Gambut," imbuhnya.

Presiden juga akan menyampaikan langkah tegas pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium izin di lahan gambut, revies izin lama, bahkan mencabut izin usaha di lahan gambut yang mengganggu ekosistem.

Dalam forum COP 21, Presiden ingin menyampaikan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim, terutama dalam mendorong terealisasinya secara penuh prinsip common but differentiated responsibility. Hal ini penting agar negara berkembang dapat berkontribusi lebih besar dalam isu perubahan iklim.

Presiden Jokowi juga akan mendorong adanya dukungan pendanaan kerja sama teknologi dan peningkatan kapasitas dalam pengendalian perubahan iklim dengan negara-negara anggota PBB.

"Mungkin ada wilayah-wilayah tertentu yang harus dicabut izinnya ya dicabut. Ada daerah-daerah yang memang itu sebagai gunung tampungan air yang tidak boleh untuk produksi sawit, produksi monokultur semunya ya harus dicabut," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ana Noviani
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper