Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029, tidak banyak intervensi dalam kasus yang ditangani KPK.
Lembaga antirasuah menyampaikan dukungannya kepada dukungan penuh terhadap komitmen pemberantasan korupsi pemerintah mendatang, yang akan dipimpin Prabowo-Gibran. Untuk diketahui, pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi satu dari 17 program prioritas mereka.
KPK di antaranya menyambut baik rencana penguatan sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang lebih independen dan transparan, serta upaya mencegah korupsi dalam menjaga keberlangsungan demokrasi.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango berharap agar reformasi hukum yang dijanjikan Prabowo-Gibran dapat diwujudkan secara nyata, terutama dalam memperkuat institusi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.
Di saat yang sama, KPK juga akan melanjutkan tugas dan fungsinya yang tak semata mengedepankan penindakan, namun juga pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
"Dengan menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK siap untuk bekerja sama secara erat dalam pencegahan melalui edukasi antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan, serta meningkatkan sinergi dengan sektor swasta dan publik," ujar Nawawi melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/10/2024).
Baca Juga
Selain itu, lanjut Nawawi, KPK mendukung komitmen pemerintah untuk memastikan independensi lembaga tersebut dan institusi hukum lainnya dalam penegakan hukum kasus-kasus korupsi. Dia menyebut upaya pemberantasan korupsi tanpa intervensi sangat penting.
"Upaya tanpa intervensi ini sangat penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas lembaga penegak hukum, serta menjamin supremasi hukum yang adil dan transparan," tegas Nawawi.
Salah satu dari empat pimpinan KPK itu menyampaikan lembaganya akan terus bekerja untuk memastikan sumber daya publik dikelola dengan baik dan bebas dari korupsi.
Pemberantasan rasuah didukung agar fokus pada sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti pertanian, pedesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, pengelolaan sumber daya alam serta tenaga kerja.
Tidak hanya itu, KPK mendukung upaya pemerintah dalam membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional. Integrasi sektor perhubungan, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pedesaan diyakini tidak hanya mendorong kemudahan berusaha (ease of doing business), tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya produksi dan pengelolaan sumber daya publik.
Nawawi mengatakan bahwa lembaganya berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam memastikan pemberantasan korupsi berjalan seimbang, baik melalui upaya penindakan untuk menghilangkan keuntungan pada pelaku, maupun pemulihan kerugian keuangan negara.
"Dalam hal ini, penguatan regulasi juga dibutuhkan untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi dan membawa dampak signifikan, antara lain melalui pengesahan RUU Perampasan Aset maupun perluasan lingkup LHKPN," pungkasnya.
