Bisnis.com, JAKARTA – Pihak Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kasus Harun Masiku tidak ada sangkut pautnya dengan mereka.
Tim penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy mengungkapkan bahwa pihaknya akan kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, putusan pengadilan menunjukkan tidak ada kaitannya antara Harun Masiku dengan Harto Kristiyanto.
"Kita sudah mengetahui bahwa proses persidangan dari para tersangka ini sudah diuji di persidangan. Dari tingkat pertama pengadilan negeri sampai kasasi. Di dalam putusan pengadilan menyampaikan tidak ada kaitan antara para tersangka dengan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, ini perlu kita garis bawahi," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Dalam catatan tim hukum Hasto, status perkara ketiga terdakwa kasus suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) 2019-2024 sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Pihak Hasto menyampaikan bahwa kliennya tidak memiliki kaitan dengan Harun maupun perkara itu berdasarkan fakta hukum yang ada. Di sisi lain, Hasto pun disebut tidak mengetahui keberadaan Harun yang kini menjadi satu-satunya tersangka di kasus tersebut namun belum kunjung diadili di persidangan.
Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK melanjutkan proses penyidikan terkait dengan Harun. Penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan adanya pihak yang mengamankan keberadaan buron tersebut maupun menghambat pencariannya.
Baca Juga
Saksi-saksi terkait yang diperiksa KPK yaitu Melita De Grave (mahasiswa), Hugo Ganda (mahasiswa) dan Simon Petrus (pengacara).
Isu Politisasi
Di sisi lain, Ronny Talapessy menilai kasus Harun Masiku menjadi obyek politisasi yang kerap menyeret Hasto. Khususnya, ketika Sekjen PDIP itu menyampaikan kritik sejak proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ronny, yang maju sebagai caleg DPR dari PDIP, mengatakan bahwa pihaknya mempunyai grafik isu yang menunjukkan adanya kenaikan sejak penyelenggaraan Pilpres beberapa waktu lalu.
Dia menyebut isu Harun Masiku kerap dinaikkan sejak pendaftaran Pilpres, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan batas usai capres-cawapres, hingga sidang sengketa hasil pilpres.
Kemudian, pada sekitar Maret-April 2024, Ronny menduga isu Harun Masiku kembali dinaikkan. Hal itu sejalan dengan panggilan pemeriksaan oleh penegak hukum terhadap Hasto belakangan ini.
Sebagai informasi, sebelum menyambangi KPK, Hasto sudah sempat diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dengan pelaporan terhadap dirinya.
"Nah ini menjadi pertanyaan buat kami, karena apa? Sekarang masuk tahun politik juga, akan masuk Pilkada. Jadi kami menduga ketika masuk tahun politik, isu ini akan dinaikkan terus. Maka di sini kami hadir untuk mendukung KPK. Jadi kalau penyidik mau sampaikan apa yang mau ditanyakan, kita akan sampaikan," ujarnya.
Untuk diketahui, Harun merupakan mantan caleg PDIP 2019–2024. Dia ditetapkan tersangka lantaran diduga memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke Senayan namun meninggal dunia.
Harun ditetapkan masuk dalam DPO KPK sejak 2020. Berbeda nasibnya dengan Harun, Wahyu telah menjalani masa hukuman pidana penjara usai divonis bersalah di pengadilan pada 2021.
