Bisnis.com, JAKARTA — Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta angkat bicara mengenai survei yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia.
Komandan TKN Fanta, Arief Rosyid Hasan membantah pemilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 toleran terhadap politik uang. Menurut Arief, alasan banyaknya warga yang memilih Prabowo-Gibran lantaran masyarakat cinta dan meyakini hanya Prabowo-Gibran yang bisa melanjutkan semua program Presiden Jokowi.
"Kecintaan masyarakat kepada Prabowo-Gibran itulah yang menjadi alasan warga banyak memilih Prabowo-Gibran. Selain itu, hanya Prabowo-Gibran yang bisa lanjutkan program Pak Jokowi," tutur Arief kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (22/2/2024).
Arief juga mengkritik metodologi yang telah dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia terhadap pemilih Prabowo-Gibran tersebut.
"Saya tidak tahu metodologi yang dipakai oleh Mas Burhan seperti apa ya," katanya.
Namun, kata Arief, selama kampanye yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran di sejumlah daerah, masyarakat murni mencintai sosok Prabowo-Gibran, bukan karena politik uang.
Baca Juga
"Jadi saya kira kalau kita lihat antusiasme dan dukungan masyarakat, setelah saya berkeliling selama ini memang mereka itu ingin keberlanjutan itu ada," ujarnya.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan banyak pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang masih toleran dengan praktik ‘politik uang’.
Hal tersebut terungkap dari hasil survei terbaru Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia terhadap 2.975 responden dari 3.000 TPS dengan margin of error (MOE) 1,8% di seluruh Indonesia.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa sebanyak 46,9% responden menyebut bahwa politik uang bisa ditoleransi dan hal yang wajar. Sementara itu, sebanyak 49,6%, kata Burhanuddin, menilai bahwa politik uang itu bukan hal yang wajar dan tidak diterima.
Burhanuddin juga menjelaskan dari 2.975 responden tersebut sebanyak 53,2% responden yang menerima uang merupakan pemilih Prabowo Subianto, sedangkan 7% responden menganggap politik uang tidak wajar.
"3% sisanya tidak menjawab," ujarnya.
