Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kans Sri Mulyani Masuk Kabinet Prabowo, Terbentur Beda Pandangan Politik Anggaran?

Sri Mulyani disebut tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo, karena memiliki beda pandangan politik anggaran pertahanan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. JIBI/Bisnis
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. JIBI/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Hubungan Sri Mulyani dengan Prabowo Subianto tak harmonis menjelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo. Kans Menteri Keuangan terbaik dunia untuk masuk kabinet Prabowo-Gibran pun sangat kecil.

Prabowo beberapa kali menyentil dalam kabinet Jokowi terdapat menteri neolib karena membatasi anggaran pertahanan. Terakhir, secara terang-benderang Prabowo menyentil Sri Mulyani dalam debat calon presiden (capres). 

Saat itu Prabowo ditanya capres lainnya mengenai standar minimum pertahanan Indonesia yang tidak tercapai. Menurutnya, ada masalah anggaran yang membuat rencana strategis (renstra) Kemenhan tak sesuai dengan keinginannya.

"Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Dan masalah yang kita hadapi, tolong, saya memang sudah jadi menteri pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh Covid-19 dua tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi, banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum," ujarnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani sempat menyentil anggaran jumbo Kementerian Pertahanan yang diperkirakan lebih dari Rp700 triliun di era kepemimpinan Prabowo Subianto

Bahkan, dalam konferensi pers, Rabu (29/11/2023), Sri Mulyani mengungkapkan bahwa presiden menyetujui pinjaman luar negeri untuk belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista). 

Padahal Kemenhan telah diberikan anggaran besar dalam APBN, tetapi masih tetap melakukan utang luar negeri  sekitar US$25 miliar atau setara Rp385 triliun pada periode 2020-2024.

“Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari US$20,75 miliar ke US$25 miliar. Itu yang kemarin disepakati,” kata Sri Mulyani usai rapat kabinet di Istana, Rabu (29/11/2023).

Berdasarkan catatan Bisnis, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi dana yang Menkeu Sri Mulyani Indrawati berikan untuk kementerian Prabowo pada 2019 tercatat senilai Rp112,88 triliun.

Sementara itu, pada 2020 Sri Mulyani mengeluarkan anggaran senilai Rp136,87 triliun untuk Kemenhan. Jumlah ini naik Rp23,99 triliun dari  dari realisasi 2019.

Kemudian pada 2021, Prabowo menerima DIPA untuk belanja pegawai, modal, dan barang dengan total anggaran Rp125,87 triliun. Turun Rp11 triliun dari 2020. 

Selanjutnya pada 2022, anggaran untuk Kemhan merupakan yang terbesar sejak 2019 yakni mencapai Rp150,43 triliun. Lalu pada 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kemenhan senilai Rp134,32 triliun.

Realisasi sementara untuk belanja modal Kemenhan tahun anggaran 2023 tercatat mencapai Rp70,9 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dari APBN.

Perbedaan Pandangan Sri Mulyani-Prabowo  

Perbedaan pandangan tersebut membuat kans Sri Mulyani masuk ke kabinet Prabowo sangat kecil. Hal tersebut diungkapkan oleh Drajad Wibowo, Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Beda frekuensi sama Prabowo," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (20/2/2024).

Namun, dia memastikan bahwa Prabowo belum melakukan pembahasan mengenai susunan kabinet, karena perhitungan suara di KPU masih berlangsung.

Sementara itu, beredar poster berisi calon menteri kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bertajuk 'Kabinet Indonesia Emas' sejak tadi malam, Senin (19/2/2024), di media sosial.

Dalam poster itu berisi lima 55 pos jabatan. Mulai dari posisi menteri, wakil menteri, hingga pimpinan lembaga setingkat menteri.

Pada posisi teratas ada nama Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono masing-masing sebagai sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dan wakilnya.

Drajad Wibowo pun angkat bicara mengenai poster bocoran menteri kabinet Prabowo tersebut. "Sependek pengetahuan saya, belum ada pembahasan mendetil tentang nama-nama," ujarnya.

Dia mengungkapkan, Presiden Jokowi bakal dilibatkan dalam pembahasan kabinet tersebut, selain para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju. Keputusan penetapan kabinet akan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran.

"Prinsip-prinsip dan kerangka besarnya tentu sudah dibicarakan karena beliau-beliau itu sering bertemu," terangnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat (quick count), pasangan Prabowo-Gibran unggul dibandingkan dengan paslon Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud Md.

Adapun perhitungan resmi (real count) KPU pada Pemilu 2024 per  20 Februari 2024 pukul 11.00 WIB, paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran masih unggul dalam perhitungan sementara KPU dengan suara masuk 72,26%..

Prabowo-Gibran diketahui telah mengumpulkan 58,65%. Di posisi kedua masih ada Anies-Cak Imin yang berhasil memenangkan 24,25% suara. Sedangkan Ganjar-Mahfud masih menjadi paslon dengan perolehan suara terkecil dengan 17,1%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Hendri T. Asworo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper