Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) masih menguasai perolehan suara pemilihan legislatif (Pileg) DPR RI 2024. Kans untuk menjadi oposisi pada pemerintahan RI pascapemilu terbuka lebar seiring dengan keunggulan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden (Pilpres).
Berdasarkan data hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu (17/2/2024) pukul 09.07 WIB, PDIP memuncaki perolehan suara Pileg DPR RI dengan 7.927.869 atau setara 16,45%.
Partai berlogo banteng itu mengungguli sejumlah partai rival yang mengusung pasangan calon (paslon) lain dalam Pilpres 2024, seperti Partai Golkar dan Partai Gerindra yang berada di belakang paslon Prabowo-Gibran, hingga PKB dan NasDem yang mengusung paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Partai Golkar membuntuti PDIP dengan perolehan suara 7.069.698 atau setara 14,67%, disusul Gerindra dengan 6.111.550 suara (12,68%). PKB yang meraup 5,229,671 suara (10,85%) dan NasDem dengan 4,372,605 pemilih (9,07%) membayangi di belakangnya.
Hingga laporan ini selesai ditulis, KPU melaporkan data yang masuk telah mencapai 48,19%. Perhitungan ini merupakan hasil 396.711 dari total 823.236 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 38 provinsi.
Keunggulan ini dapat menguatkan kuda-kuda PDIP untuk menjadi oposisi pemerintahan yang akan datang. Pasalnya, dalam palagan Pilpres 2024, perolehan suara paslon yang diusung PDIP yakni Ganjar Pranowo-Mahfud Md tertinggal jauh dari dua pesaingnya.
Baca Juga
Paslon Prabowo-Gibran berada di atas angin untuk memenangkan Pilpres satu putaran. Masih berdasarkan data hasil real count KPU pada pukul 09.00, paslon nomor urut 2 unggul sementara dengan perolehan 57,46% suara atau setara dengan 44.095.628 pemilih.
Sementara itu, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada pada posisi kedua dengan perolehan 24,68% atau 18.941.620 suara. Paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud Md berada di posisi buncit dengan 17,86% atau 13.710.605 suara. Data ini merupakan hasil 526.047 dari total 823.236 TPS, atau sebesar 56,87%.
Siap Jadi Oposisi
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memastikan bahwa partainya siap untuk menjadi oposisi untuk menjalankan tugas check and balance. Menurutnya, mengambil peran di luar pemerintahan merupakan tugas patriotik yang pernah dijalani PDIP usai Pemilu 2004 dan 2009, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat memegang tampuk kekuasaan sebagai presiden.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam siaran resminya, Kamis (15/2/2024).
Dia menyebut bahwa terjadi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2009, sehingga anggota DPR menggunakan hak angket. Menurutnya, pada saat itu, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional bagi warga negara untuk memilih, meskipun hal itu diklaimnya terjadi lagi saat Pemilu 2024.
Hasto mencontohkan bahwa banyak konstituen pemilu di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif. Itu sebabnya, dia menuturkan bahwa perlawanan ini menyangkut hal-hal yang fundamental.
“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja, kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” paparnya, mengacu pada kontroversi putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi cawapres Prabowo.
Itu sebabnya, selain berjuang di luar pemerintahan atau melalui DPR, Hasto mengatakan bahwa PDIP akan berjuang lewat jalur partai sebagai kewajiban untuk menyampaikan dinamika politik nasional kepada rakyat. Pihaknya juga ingin berada pada barisan gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang jumlahnya diklaim lebih banyak dibandingkan saat Pemilu 2009.
“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap. Kami akan analisis,” tandas Hasto.
Dirayu Jadi Koalisi
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran berharap PDIP tidak menjadi oposisi dan membantu pasangan tersebut dalam roda pemerintahan ke depan. Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN, Ahmad Muzani mengakui bahwa Prabowo-Gibran tidak bisa membangun Indonesia sendirian dan membutuhkan bantuan dari banyak tokoh nasional.
Oleh karena itu, Muzani mengatakan pihaknya dalam waktu dekat bakal menemui PDIP dan mengajaknya bersatu ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Pak Prabowo dan Mas Gibran kan punya keinginan untuk merangkul semua kekuatan untuk membangun Indonesia, makanya kami akan lakukan itu," tuturnya di Jakarta, Jumat (16/2/2024).
Muzani juga menjelaskan dirinya mendapat perintah langsung dari Prabowo Subianto untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan partai pendukung maupun bukan pendukung. Tujuannya adalah merangkul semua partai politik guna membangun Indonesia bersama-sama.
"Kami akan terus berkomunikasi dengan seluruh pimpinan partai politik Indonesia untuk merangkul kekuatan bersama," katanya.
Senada dengan Muzani, Wakil Ketua TKN Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno bahkan mengatakan bahwa pihaknya akan mengajak Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk bergabung dalam kapal yang dinahkodai Prabowo.
"[Prabowo] mungkin mengajak calon presiden lainnya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dengan pemerintahannya," ujar Eddy dalam wawancara dengan Bloomberg Television, dikutip Sabtu (17/2/2024).
Dia mengatakan bahwa Prabowo siap membangun koalisi yang kuat di parlemen dengan cara mengundang partai-partai lain, seperti PDIP yang merupakan partai terbesar di parlemen saat ini. Alasannya, Prabowo hendak mengikuti jejak Jokowi yang sukses membentuk koalisi partai politik besar demi bergulirnya pemerintahan yang stabil.
“Apalagi, Prabowo telah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Kita akan melihat sebuah koalisi yang kuat di parlemen dan koalisi tersebut kemungkinan besar akan menjadi mayoritas di parlemen. Prabowo adalah orang yang sangat inklusif,” katanya.
Artinya, apabila Prabowo ingin membentuk koalisi gemuk seperti pemerintahan Jokowi, maka dia harus merayu PDIP, PKB, PKS, dan Partai NasDem untuk bergabung dengan kubu pemerintahan Prabowo-Gibran. Koalisi yang kuat di parlemen dinilai Eddy sebagai kunci dalam memuluskan jalan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal ini tercermin dalam langkah Prabowo ketika menerima pinangan Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan pada 2019 lalu. Padahal, keduanya merupakan rival politik selama kurang lebih dari 10 tahun, dengan dua kali berseteru langsung pada Pilpres 2014 dan 2019.
"Beliau melihat bahwa hal tersebut merupakan formula yang berhasil untuk membangun pemerintahan yang stabil di masa mendatang," tutur Eddy.
Menanggapi rayuan tersebut, capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu satu per satu tahapan Pemilu 2024 tuntas terlebih dahulu. Dirinya juga menghormati sikap PDIP yang telah menegaskan pendirian untuk menjadi oposisi.
“Baik. Jadi itu sikap yang harus dihormati dan sambil kita menunggu hasil selesai penghitungan [suara] seperti apa,” kata Anies usai ibadah di Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).
Anies juga meminta kepada para pendukungnya untuk terus mengawal proses penghitungan suara yang dilakukan KPU. Dia menekankan bahwa Pilpres dan Pemilu hasilnya akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat ketika pemilihan tersebut berlangsung jujur dan adil.
“Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah yang sesuai dengan problemnya,” pungkas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
