Bisnis.com, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengaktifkan kembali jajaran pengurus yang sebelumnya dinonaktifkan karena ikut berkampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal itu sejalan dengan selesainya proses pemungutan suara yang digelar kemarin lusa, Rabu (14/2/2024). Tidak hanya itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan pihaknya menyimpulkan proses Pemilu 2024 sudah berjalan dengan baik dan lancar.
Menurut Gus Yahya, keputusan untuk mengaktifkan kembali jajaran PBNU dimaksud lantaran nihilnya potensi masalah yang berarti terkait dengan Pemilu 2024. Hal itu kendati tahapan Pemilu 2024 belum selesai secara keseluruhan. Berdasarkan catatan Bisnis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan penghitungan suara atau real count.
"Kami memutuskan untuk mencabut penonaktifan teman-teman yang kemarin nonaktif. Jadi, mulai hari ini seluruh personel PBNU maupun pengurus-pengurus badan otonom telah aktif kembali menjalankan tugas sebagaimana biasanya," ujarnya pada konferensi pers, dikutip dari YouTube Televisi Nahdlatul Ulama (TVNU), Jumat (16/2/2024).
Gus Yahya menyebut ada 63 personel PBNU yang sebelumnya dinonaktifkan pada Januari 2024 lalu, karena bergabung sebagai tim sukses (timses) maupun juru kampanye (jurkam) dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, maupun menjadi calon legislatif (caleg).
Dia menyebut jajaran personel PBNU ada di seluruh tim pemenangan ketiga calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres).
Baca Juga
Di sisi lain, Gus Yahya juga mengatakan bahwa terdapat beberapa forum permusyawaratan di berbagai tingkat daerah yang diberlakukan moratorium selama masa periode kampanye Pemilu 2024. Kini, moratorium itu juga dicabut.
Keponakan dari Gus Mus ini juga menyatakan tidak khawatir adanya potensi bias dari pernyataan para pejabat PBNU yang sudah diaktifkan kembali, kendati hasil penghitungan akhir suara Pemilu 2024 belum rampung.
"Kampanye sudah enggak ada, yang ada tinggal soal hukum, dan itu semua sudah well-verified. Orang enggak bisa ngomong lagi kecuali berdasarkan aturan yang ada, enggak bisa kampanye lagi lah wong sudah lewat pencoblosan begini," tuturnya.
Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini sudah mulai melakukan penghitungan suara berjangka dari TPS hingga ke pusat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, KPU memiliki waktu 35 hari dari pemungutan suara untuk menetapkan hasil pemilu.
Adapun berdasarkan Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024, sedikitnya terdapat 63 nama fungsionaris yang dinonaktifkan dari jajaran Pengurus Harian dan Pleno PBNU.
Penonaktifan fungsionaris PBNU itu terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang, sampai dengan selesainya proses Pemilihan Umum Tahun 2024.
Semua fungsionaris tersebut adalah nama-nama yang secara resmi tercatat sebagai caleg atau tim sukses calon presiden dan wakil presiden. Di jajaran Mustasyar, antara lain terdapat nama mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (Timnas Amin), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politisi PKB Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud).
Sementara itu, di jajaran Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah terdapat lima orang caleg dan 11 orang yang masuk tim capres. Antara lain KH. Ma’shum Faqih (Timnas Amin), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH. Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud).
Kemudian, Ketua Umum Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Saifullah Ma'shum (Timnas Amin), Ketua Umum Persatuan Guru NU KH. Asep Saifuddin Halim. Ketua Umum Ikatan Sarjana NU Ali Masykur Musa dan Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU Nusron Wahid (TKN Prabowo-Gibran) serta Ketua Lembaga Takmir Masjid NU Nasyirul Falah Amru dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Yenny Wahid (TPN Ganjar-Mahfud).
