Bisnis.com, JAKARTA — Mundurnya sejumlah calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dari jabatan publik dinilai menjadi opsi terbaik untuk menghindarkan konflik kepentingan di tengah perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Sederet nama capres-cawapres dalam Pilpres 2024 memang masih mengemban jabatan publik. Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar misalnya masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto masih menduduki posisi Menteri Pertahanan (Menhan). Dia didampingi cawapres Gibran Rakabuming Raka yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Sementara itu, cawapres nomor urut 03 Mahfud MD juga masih berstatus sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Aisah Putri Budiatri menyarankan agar pada capres dan cawapres tersebut mundur dari jabatan publik yang diembannya.
Baca Juga
“Sepatutnya, semua elemen yang terkait dengan institusi negara mundur atau setidaknya mengambil cuti, agar tidak ada konflik kepentingan dengan posisinya sebagai bagian dari institusi negara,” kata Aisah saat dihubungi Bisnis, Rabu (24/1/2024).
Selain itu, dia berpendapat bahwa hal ini juga penting untuk menjaga martabat sebagai pejabat negara, karena publik dapat membangun stigma negatif bahwa mereka akan mengambil keuntungan atau memanfaatkan program yang bersumber dari anggaran negara untuk kepentingan politiknya sendiri.
Dirinya juga mengingatkan perihal asas luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dalam pemilu. Agar pemilu berjalan sesuai asas tersebut, maka para kandidat perlu menegaskan posisinya, setidaknya dengan mengambil cuti.
Dalam konteks ini, cuti diambil pada saat pejabat dan aparat negara ingin berkampanye pada hari tertentu, dengan catatan bahwa pada tidak ada aktivitas politik pada masa di luar cuti. Aktivitas politik yang dimaksud ialah berbicara, berkomentar, dan/atau melakukan kegiatan yang dapat beririsan atau berpotensi memiliki konflik kepentingan, terutama kampanye pemilu.
“Jika aktivitas berkomentar dan potensi konflik kepentingan tinggi tidak terhindarkan dan dilakukan setiap saat, maka mereka patut mundur,” tegas Aisah.
DESAKAN MUNDUR
Desakan terhadap capres-cawapres Pilpres 2024 untuk mundur dari jabatan publik memang kembali mengemuka. Teranyar, desakan itu datang dari Wakil Ketua bidang Komunikasi pada Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, yang mengarahkan desakan itu kepada Mahfud.
Menurutnya, Mahfud harus segera mundur dari jabatan Menko Polhukam sebab dia kerap mengkritik pemerintah selama kampanye terbuka, terutama di bidang polhukam. Fahri menilai Mahfud lupa bahwa dirinya bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Mahfud ini tidak bisa mengkritik pemerintah, terutama di bidang polhukam. Itu semua kan tugas dia. Kalau dia mau ngomong begitu, ya keluar dong dari kabinet Pak Jokowi," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (23/1/2023).
Secara terpisah, Mahfud pun telah membuka suara perihal isu pengunduran diri dari kursi Menko Polhukam. Mahfud mengaku dirinya memiliki rencana untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.
"Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik agar tidak ada pertentangan," ujarnya dikutip dari YouTube Mahfud MD di acara 'Tabrak Prof!', Selasa (23/1/2024).
Desakan juga datang dari sejumlah fraksi di DPRD Solo agar cawapres 02 Gibran mundur dari jabatan publik. Fraksi PDIP Solo menilai bahwa kinerja Gibran sudah tak lagi efektif.
“Menanggapi seringnya Wali Kota cuti, menurut kajian FPDIP DPRD Solo, menjadikan pemerintahan tidak berjalan efektif dan efisien,” kata Ketua FPDIP DPRD Solo, Y.F. Sukasno kepada Solopos, Senin (15/1/2024).
Sukasno menegaskan pemerintahan Solo tidak berjalan efektif dan efisien lantaran wali kota sering absen. "Ya sebaiknya Wali Kota bisa bijak mempertimbangkan segala sesuatunya. Ini kan untuk pelayanan masyarakat kan, yang diutamakan pelayanan masyarakat luas, ya bisa mengundurkan diri,” kata dia.
Gibran memang kerap mengambil cuti sejak dirinya terpilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pada Selasa (16/1/2024), Gibran juga tak datang ke kantornya karena mengambil cuti untuk melakukan kampanye.
Selama Gibran cuti, pekerjaan wali kota dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa. Dia pun menjelaskan bahwa Gibran kerap cuti untuk mengambil kegiatan kampanye. “Saya dapat laporan dari Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Solo. Beliau cuti lagi Senin sampai Rabu, pekan lalu Senin sampai Rabu,” kata Teguh saat diwawancara wartawan pada Senin.
Kendati begitu, Gibran menanggapi santai desakan yang meminta dirinya mundur sebagai Wali Kota Solo. Cawapres itu menjawab pesan singkat yang dikirim oleh Solopos, jaringan Bisnis, dengan kata "hehe".
INTEGRITAS
Desakan mundur bagi para capres-cawapres yang memegang jabatan publik sebenarnya telah lama disuarakan. Tuntutan publik itu bahkan muncul sejak capres-cawapres definitif untuk Pilpres 2024 ditetapkan.
Desakan itu salah satunya datang dari ekonom senior Faisal Basri. Hal itu diungkapkannya dalam jumpa pers yang diselenggarakan Ikatan Alumni (ILUNI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2023).
Dia menilai bahwa tanggung jawab moral dan integritas sebagai pejabat publik terbilang besar. Oleh karena itu, jelas dia, jabatan publik tidak bisa dikerjakan bersamaan dengan aktivitas lain, termasuk kampanye, kendati dimungkinkan oleh regulasi.
"Mereka bekerja full time, Indonesia sedang tidak baik-baik saja banyak masalah, gitu ya. Memang dibolehkan di dalam PP [peraturan pemerintah], namun nilai-nilai integritas itu bisa menjadi acuan kita untuk menilai seberapa jauh integritas orang-orang itu," kata Faisal.
Dirinya yakin bahwa apabila capres-cawapres mundur dari jabatan publik masing-masing, maka hal itu akan diapresiasi oleh rakyat.
"Jadi kalau mundur sebetulnya positif buat mereka gitu. Mereka yang mundur, yang pertama kali mundur itu akan menjadi pahlawan di mata rakyat. Oleh karena itu, ayolah segala sesuatunya dibangun dari integritas," pungkasnya.
Untuk itu, ILUNI FHUI mendesak capres-cawapres yang masih mengemban jabatan publik itu untuk mundur dari jabatannya. Selain berkaitan erat dengan permasalahan etika dan moralitas sebagai pejabat publik, hal ini berkaitan juga dengan adanya potensi konflik kepentingan.
