Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyebut adanya kemungkinan konflik sosial maupun horizontal yang terjadi apabila Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dipaksakan untuk berlangsung hanya satu putaran.
Pada wawancara dengan jurnalis senior Karni Ilyas yang disiarkan, Sabtu (20/1/2024), Jusuf Kalla atau JK memandang bahwa konflik maupun kekacauan (chaos) bisa terjadi apabila masyarakat tidak lagi percaya kepada pemimpinnya.
Salah satu hal yang dinilai bisa memicu ketidakpercayaan itu yakni apabila Pilpres 2024 dipaksakan hanya satu putaran.
"Ya itu bisa terjadi. Suatu negara yang chaos kalau rakyatnya tidak percaya lagi kepada pemerintahnya atau pemimpinnya atau presidennya. Mereka merasa [pemimpinnya] tidak adil, tidak netral," ujarnya saat menjawab pertanyaan Karni Ilyas, dikutip dari YouTube Karni Ilyas Club, Minggu (21/1/2024).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu pun mengingatkan bahwa kerusuhan di Indonesia sudah pernah terjadi sebanyak dua kali akibat pemerintahan yang tidak lagi dipercaya. Dia mencontohkan peristiwa yang terjadi pada 1965-1966 maupun pada era sebelum reformasi yakni 1998.
Oleh sebab itu, JK menilai bahwa peristiwa serupa bukan merupakan hal yang baru. Namun, dia berharap agar hal tersebut tidak terulang kembali.
Baca Juga
Tidak hanya chaos, JK juga mengingatkan bahwa pemakzulan presiden pun bukan merupakan hal baru di Indonesia. Dia mencontohkan pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur oleh MPR di awal 2000-an.
Adapun isu pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuat belakangan ini. Wacana tersebut muncul usai adanya petisi untuk memakzulkan Jokowi lantaran dinilai terlalu banyak ikut campur dalam urusan Pilpres 2024.
Jokowi dinilai ikut 'cawe-cawe' dalam kontestasi Pilpres 2024 dengan mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Seperti diketahui, Gibran merupakan putra sulungnya yang kini juga menjabat Wali Kota Solo.
JK, yang dulu memenangkan Pilpres 2014 bersama dengan Jokowi sebagai Wakil Presiden, menyebut proses pemakzulan sekarang lebih panjang dan tidak mudah. Namun, dia menggarisbawahi adanya petisi untuk mendorong pemakzulan itu menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin mereka.
"Seperti waktu Pak Harto [Suharto], petisinya cuma 50. Petasi itu tidak dijalankan. Tetapi ketidakpercayaan itu jauh lebih penting daripada formalnya seperti itu," terang JK.
