Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin buka suara terkait bocornya data pemilih yang terjadi di lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurutnya, lembaga negara yang akan menyelenggarakan Pemilu 2024 seharusnya dapat menjaga secara benar kerahasisaan data masyarakat.
“Kami sayangkan bahwa [data] itu sampai bocor, sudah kami sayangkan karena itu kami harapkan KPU harus betul-betul menjaga kerahasiaan. Memang sekarang ini musimnya bocor, musim bocor. Bukan bocor alus ya. Nah ini supaya ke depan itu lebih dijaga,” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres, Sabtu (2/12/2023).
Sekadar informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan instansi pemerintah yang paling sering alami kebocoran data. Dalam 4 tahun terakhir, data KPU dikabarkan 3 kali bobol.
Pada 2019, peretas dikabarkan berhasil mencuri 2,3 juta data daftar pemilih tetap (DPT) tahun 2014 dari KPU dalam format PDF. Kabar tersebut pertama kali tersiar dari akun twitter, sekarang X.com, bernama Under the Breach.
Under the Breach juga melaporkan bahwa data tersebut diambil sejak 2013 hingga 2019. Peretas juga mengeklaim berhasil mengamankan total data 200 juta DTP.
Baca Juga
Menariknya, 3 tahun berselang atau pada 2022, KPU kembali dihempas isu kebocoran data. Jumlah data DTP yang bocor lebih banyak yaitu 105 juta DTP.
Aktor peretas kala itu adalah Bjorka. Hacker yang namanya sempat populer pada tahun itu. Data penduduk warga Indonesia dan dijual Bjorka ke forum online Breached Forums seharga US$5.000 atau setara Rp77 juta (US$1=Rp15.510). Semua data tersebut disimpan dalam file 20GB (uncompressed) atau 4GB (compressed).
Bjorka mengeklaim memiliki data penduduk Indonesia dengan detail Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain-lain.
Setelah dua kali dikabarkan mengalami kebocoran data, untuk kali ketiga dalam 4 tahun terakhir KPU kembali dikabarkan alami kebocoran data.
Peretas bernama Jimbo mencuri 204 juta data DTP dari KPU RI. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari kejadian pada 2022. Jumlah tersebut juga sama dengan jumlah pemilih DTP tetap KPU.
Menurut data yang diunggah di Breach Forum, Jimbo berhasil mendapatkan informasi mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (No. KK), Nomor KTP dan Passport, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kodefikasi TPS.
