Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon presiden Anies Baswedan mengkritisi pengananan konflik Pulau Rempang oleh pemerintah. Anies merasa pemerintah kurang mengedepankan dialog dalam penanganan konflik Rempang.
Dia meyakini, pemerintah seharusnya berdialog dengan masyarakat dalam setiap proyek strategis jangka panjang. Menurutnya, proyek tersebut tak boleh berjalan sebelum persetujuan masyarakat sekitar yang terdampak.
"Jadi lebih baik dilakukan, dibicarakan, dengan rumit, panjang, ribet tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima baru kemudian eksekusi dengan cara seperti itu maka kita akan merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan, sebagai proses yang baik dan benar," ungkap Anies di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).
Dia mencontohkan, ketika dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, dirinya berdialog ke masyarakat Bukit Duri dan Kampung Aquarium ketika daerah itu digusur oleh pemerintahan sebelumnya. Akhirnya, dia memutuskan membangun rumah susun untuk warga setempat.
"Kami melakukan banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga itu panjang prosesnya, melalui fasilitas yang tidak sebentar tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali," klaimnya.
Anies memahami pemerintah punya tujuan baik kembangkan Rempang Eco-City. Meski demikian, lanjutnya, investasi seharusnya berdampak untuk kesejahteraan seluruh rakyat bukan segelintir investor.
Baca Juga
"Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini, dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu maka ketenangan keteduhan akan hadir," jelasnya.
Diberikan sebelumnya, bentrokan besar terjadi antara aparat dan warga Pulau Rempang di Jembatan IV Barelang, Batam pada Kamis (7/9/2023). Aparat yang melakukan tindakan represif mulai menekan warga yang membarikade jembatan untuk menghalangi pematokan lahan di wilayah tersebut.
Seperti yang diketahui, proyek pengembangan Rempang Eco-City telah menjadi Program Strategis Nasional (PSN), yang akan mengintegrasikan kawasan industri, pariwisata, energi baru dan terbarukan (EBT) dan lainnya.
Investasi pertama yang akan masuk yakni pembangunan pabrik kaca milik Xinyi Group dari China, dengan nilai investasi US$11,5 miliar. Karena investasi hilirisasi pasir kuarsa bernilai besar tersebut, maka warga Rempang yang telah puluhan bermukim di pulau tersebut harus direlokasi ke Sijantung di Pulau Galang dalam waktu dekat ini.
Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemilik Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pulau Rempang, mulai berupaya untuk memasang patok lahan. Namun tindakan tersebut mendapat penolakan keras dari warga.
Warga setempat berjaga-jaga di sekitar Jembatan IV Barelang untuk menghalangi BP Batam memasang patok lahan, dalam beberapa minggu terakhir ini. Puncak dari perselisihan tersebut yakni bentrokan yang terjadi pada Kamis lalu. Lalu, terjadi bentrok lagi di depan Gedung BP Batam pasa Senin (11/9/2023) kemarin.
