Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memerintahkan pemerintahannya untuk mulai berbagi bukti dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) berbasis di Den Haag, kata seorang pejabat AS pada Rabu (26/7/2023).
Pentagon telah menolak langkah tersebut dan secara pribadi berpendapat bahwa kerja sama apa pun dengan pengadilan dapat membuka jalan bagi penuntutan yang dipolitisasi untuk pasukan AS yang ditempatkan di luar negeri.
ICC, pengadilan kejahatan perang permanen, pada bulan Maret 2023 mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia, Vladimir Putin, atas dugaan deportasi anak-anak dari Ukraina yang termasuk kejahatan perang.
Dilansir dari Channel News Asia, berita itu pertama kali dilaporkan oleh New York Times yang mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah mulai memberi tahu anggota parlemen pada hari Selasa (25/7/2023).
Gedung Putih menolak untuk membahas secara spesifik kerja sama apa pun dengan ICC.
"Sejak awal serangan Rusia di Ukraina, Presiden (Biden) sudah menjelaskan perlu pertanggungjawaban bagi para pelaku dan pendukung kejahatan perang dan kekejaman di Ukraina," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional.
Baca Juga
Juru bicara itu mengatakan Amerika Serikat sebelumnya telah mengirim tim penyelidik dan jaksa internasional untuk membantu Kantor Kejaksaan Agung Ukraina dalam mempersiapkan kasus kejahatan perang.
"Khususnya di ICC, kami tidak akan membahas secara spesifik kerja sama apa pun yang konsisten dengan praktik pengadilan dalam memperlakukan permintaan kerja sama secara rahasia," tambah juru bicara itu.
Otoritas Ukraina dan negara Barat mengatakan ada bukti pembunuhan dan eksekusi, penembakan infrastruktur sipil, deportasi paksa, penculikan anak, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penahanan ilegal.
Anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat menuduh Pentagon secara efektif merusak penuntutan kejahatan perang terhadap Rusia dengan menghalangi pembagian informasi intelijen militer AS dengan ICC.
Rusia bukan anggota ICC dan menolak yurisdiksinya.
Rusia membantah melakukan kekejaman selama konfliknya dengan Ukraina. Amerika Serikat juga bukan anggota ICC.
Rusia telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk jaksa ICC yang pada bulan Maret menyiapkan surat perintah untuk Putin atas tuduhan kejahatan perang.
