Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Rusia di Washington menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) pada dasarnya telah melakukan kejahatan perang di Ukraina.
Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih AS John Kirby sehubungan dengan rencana memasok rezim Kyiv dengan munisi tandan.
Kedubes Rusia mengatakan bahwa mereka memperhatikan pernyataan Kirby tentang penyediaan persenjataan munisi tandan ke Ukraina.
Menurutnya, pejabat AS secara de facto telah mengakui melakukan kejahatan perang selama konflik di Ukraina.
Lebih lanjut, dia secara terbuka mengatakan bahwa warga sipil akan mati karena pasokan munisi tandan AS tersebut, seperti dilansir dari TASS, pada Senin (10/7/2023).
Kedubes itu mencatat bahwa dalam pandangan pejabat Gedung Putih, ini akan menyebabkan lebih sedikit kerugian daripada tindakan Rusia.
Baca Juga
Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan bahwa AS telah memutuskan untuk mengirim munisi tandan ke Ukraina, meskipun PBB menentang penggunaannya, pada 7 Juli 2023.
Dia juga mengatakan bahwa Kyiv telah memberi Washington jaminan tertulis bahwa senjata-senjata itu akan digunakan dengan cara meminimalkan risiko bagi warga sipil.
Juru Bicara Pentagon Patrick Ryder mengatakan bahwa AS siap untuk menyediakan Ukraina dengan munisi tandan yang menimbulkan risiko paling kecil bagi warga sipil, pada Kamis (6/7/2023).
Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Farhan Haq mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung Konvensi Munisi Tandan dan menentang penggunaan senjata semacam itu di medan perang.
Munisi Tandan
Munisi tandan dapat berisi ratusan submunisi yang dapat meledak di udara dan dapat tersebar di area seluas puluhan meter persegi.
Jika munisi tandan gagal berfungsi tetapi mendarat di tanah tanpa meledak, submunisi ini menjadi ancaman bagi warga sipil setelah konflik berakhir.
Konvensi Munisi Tandan 2008 telah diikuti oleh 111 negara sejauh ini, sementara 12 negara lainnya telah menandatangani tetapi belum meratifikasinya.
Menurut Human Rights Watch, kegagalan dari munisi tandan biasanya jauh lebih tinggi dari tingkat yang dinyatakan, dan itu akan lebih berpotensi menyebabkan banyak korban sipil.
