Bisnis.com, JAKARTA – Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo memastikan akan menjalankan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tetap berani dan punya nyali apabila terpilih sebagai Presiden Indonesia.
Saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Ganjar menjawab pertanyaan yang diajukan seputar beberapa langkah Uni Eropa (UE) yang terkesan berusaha menghalangi komoditas unggulan Indonesia ke Eropa dengan mengimplementasikan beberapa kebijakan pada 2024-2030.
Kebijakan tersebut seperti antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang diyakini dapat menggangu capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dari Indonesia.
Kemudian, pemberlakuan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) akan menjadi tantangan baru bagi program hilirisasi pemerintah, sebab program menjadi tantangan Indonesia dalam perdagangan internasional, khususnya di sektor besi dan baja, padahal diharapkan besi dan baja sebagai produk potensial Indonesia tetap tumbuh ekspornya, baik di pasar UE maupun pasar lain di dunia dengan mempertimbangkan isu pengurangan emisi karbon.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu pun menegaskan bahwa negosiasi akan menjadi salah satu strateginya dalam mendorong kedaulatan ekonomi hijau Indonesia pada masa pemerintahannya, apabila terpilih menjadi Presiden Ke-8 RI.
“Indonesia harus berani melakukan negosiasi, karena kita punya kedaulatan dan kemandirian,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan teks, Selasa (6/6/2023).
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo agar terus memiliki nyali dan keberanian apabila dipercaya sebagai Presiden Ke-8 RI.
Hal ini dia sampaikan usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/6/2023).
“Kalau nasihat pemimpin ke depan, seperti [salah satu calon] Pak Ganjar Pranowo. Jadi, yang paling penting itu memang punya nyali, itu nomor satu. Berani itu nomor satu, berani dan punya nyali dan saya lihat pak Ganjar punya itu,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/6/2023).
Di sisi lain, belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuding negara-negara Eropa membuat berbagai kebijakan untuk menghambat aktivitas dagang Indonesia.
"Ini akan repot kalau semua negara melakukan hambatan perdagangan," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Airlangga membeberkan, setidaknya ada dua kebijakan negara-negara Eropa yang menghambat aktivitas dagang Indonesia ke benua tersebut.
Pertama, kebijakan deforestasi Uni Eropa yang mewajibkan sejumlah syarat kepada Indonesia jika ingin mengekspor hasil hutan ke Eropa dan akan berlaku mulai akhir 2024 atau sekitar 18 bulan lagi.
Airlangga menilai wajar apabila Uni Eropa membuat aturan tersebut, tetapi dirinya menilai tidak ada transparansi mengenai standar produk-produk hasil kehutanan yang bisa diekspor ke Eropa. Padahal, produk-produk Indonesia juga sudah mempunyai standardnya sendiri yang telah berlaku sejak lama.
"Undang-undang ini cenderung menguntungkan perusahaan besar karena perusahaan besar terintegrasi, tetapi merugikan kepada 15 juta farmer di Indonesia karena ongkos untuk verifikasi itu kan tidak murah," ujarnya.
Kebijakan lain yang dinilainya menghadap adalah Carbon Border Adjusten Mechanism (CBAM) yang mengatur bahwa negara pengimpor berhak mengenakan pajak karbon atas produk-produk yang menghasilkan karbon tetapi belum dikenakan pajak karbon.
Menurut Airlangga, Indonesia sebagai negara pengekspor baja dan belum menerapkan pajak karbon bakal dirugikan karena baja-baja yang diekspor dari Indonesia bakal dikenakan pajak di Eropa.
Dia menyebut, kebijakan ini mempersulit Indonesia yang kini berfokus mengekspor barang-barang jadi, bukan lagi bahan mentah. Syarat tersebut antara lain adalah kewajiban verifikasi dan geo tagging pada komoditas-komoditas hasil perhutanan yang menurutnya bakal mengganggu capaian pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).
"Larangan ekspor mineral digugat, nanti kalau sampai produk jadi, hilir, dikenakan pajak lagi. Jadi ini kan sebetulnya masalah lingkungan atau masalah competition yang tidak compete?" tandas Airlangga.
Untuk diketahui, CBAM merupakan kebijakan untuk pengurangan emisi karbon dengan menambah tarif atau pajak bea masuk terhadap barang impor ke Uni Eropa.
Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 2026 terhadap lima produk utama, termasuk besi dan baja sebagai salah satu produk unggulan Indonesia di pasar Uni Eropa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
