Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan potensi chaos jika sistem pemilihan umum atau pemilu terbuka diganti ke pemilu tertutup di tengah jalan.
Pernyataan SBY tersebut langsung ditanggapi oleh PDIP. PDIP adalah satu-satunya partai parlemen yang mendukung perubahan sistem pemilu dari terbuka ke tertutup.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto balik menyinggung SBY dan Partai Demokrat. Hasto berpendapat, SBY seakan menyalahgunakan kekuasaan saat mengganti sistem pemilu dari tertutup menjadi terbuka pada 2008.
Karena pergantian sistem pemilu itu, Hasto berpendapat suara Partai Demokrat bisa meningkat tajam pada Pemilu 2009.
"Kami tidak diajarkan untuk menang dengan segala cara, [Demokrat] mendapatkan kenaikan 300 persen [pada Pemilu 2009 dibandingkan pada Pemilu 2004]. Kami menang dengan cara konstitusional," ungkap Hasto di Jakarta, dikutip Selasa (30/5/2023).
Hasto menyatakan, sebaiknya SBY mencontoh sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menghadapi Pemilu 2024.
Baca Juga
Dia merasa pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal sistem pemilu proposional tertutup seakan ingin membuat takut masyarakat.
"Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ibu Megawati Soekarnoputri, semuanya mendorong dengan sikap kenegarawanan dengan pemilu yang seadil-adilnya, sejujurnya, dan menempatkan rakyat dengan keadialan seadil-adilnya," tutupnya.
Sebelumnya, lewat akun Twitternya, SBY menuding penerapan sistem proporsional tertutup di tengah tahapan pemilu akan membuat chaos atau kerusuhan. Oleh sebab itu, dia meminta Mahkamah Konstitusi (MK) berhati-hati memutuskan gugatan sistem pemilu pada 31 Mei 2023.
Melalui akun Twitter pribadinya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mempertanyakan kegentingan dan kedaruratan untuk mengganti sistem Pemilu ketika proses sudah dimulai.
Seperti diketahui, partai politik peserta pemilu baru saja menyerahkan daftar calon legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ingat, DCS [Daftar Caleg Sementara] baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan 'chaos' politik," ujarnya, dikutip dari akun @SBYudhoyono, Minggu (28/5/2023).
