Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamboja mendiskualifikasi satu-satunya oposisi Partai Candlelight untuk mengikuti pemilihan umum (pemilu) pada Juli karena gagal menyerahkan dokumen pendaftaran yang akurat.
Melansir Reuters, partai-partai lain telah mendaftar untuk mengikuti pemilu, tetapi diskualifikasi Candlelight berarti Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa tampaknya akan mencalonkan diri dan nyaris tanpa lawan.
Beberapa aktivis dan diplomat telah memperingatkan apa yang mereka sebut tindakan Perdana Menteri Hun Sen yang telah lama menjabat untuk menekan lawan, karena khawatir mereka dapat merusak proses demokrasi di negara Asia Tenggara itu.
Dimintai komentar tentang diskualifikasi Candlelight, juru bicara CPP Sok Eysan mengatakan pemilu akan bebas dan adil. Dia menambahkan bahwa lebih dari 10 partai telah mendaftar.
Hun Sen sebelumnya mengatakan CPP akan mendominasi politik hingga 100 tahun.
Berusia lebih dari satu tahun, Candlelight adalah reinkarnasi dari Cambodia National Rescue Party (CNRP), sebuah oposisi populer yang dibubarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017 menjelang pemilihan yang dimenangkan oleh CPP.
Baca Juga
Puluhan mantan anggota CNRP telah ditahan atau dihukum karena kejahatan, melarikan diri ke pengasingan di tengah tindakan keras Hun Sen terhadap para kritikus.
Wakil Presiden Candlelight Son Chhay mengatakan akan mengajukan banding ke mahkamah konstitusi.
"Kami memiliki satu minggu untuk melakukannya," katanya dalam pesan.
Human Rights Watch bulan lalu menuduh pemerintah Kamboja meningkatkan serangan terhadap oposisi dengan retorika yang menyebabkan serangan terhadap anggota Candlelight.
Itu membidik Hun Sen karena apa yang dikatakannya sebagai peringatan agar tidak mengkritik pemerintahannya menjelang pemilu
Dalam pernyataan 24 April, disebut bahwa pemerintah asing harus mengirim pesan yang jelas bahwa "membongkar partai oposisi dan mendiskualifikasi, menyerang, dan menangkap anggota mereka sebelum hari pemilihan berarti tidak akan ada pemilihan yang sebenarnya sama sekali".
Pemerintah Kamboja membantah menargetkan lawan-lawannya, dengan mengatakan kasus hukum terhadap mereka adalah penegakan hukum.
