Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku sampai saat ini belum ada realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari pihak swasta.
Menurutnya, kebanyakan investasi baru mentok hanya berupa komitmen letter of intent (LOI), salah satunya lantaran permasalahan tanah.
“Belum, sekarang yang dikerjakan [masih bersumber] dari yang APBN semua,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/5/2023).
Basuki melanjutkan, saat ini Badan Otorita sudah menyiapkan standar operasional prosedur terkait hal itu. Sementara Kementerian PUPR sudah menyiapkan rencana detail dan tata ruang (RDTR).
“Walaupun RTDR sudah kita siapkan, tetapi bagimana misalnya kalau ada yang bangun Rumah Sakit lima hektar. Nah, belinya bagaimana? Makanya, ada Badan usaha Otorita itu yang selesaikannya, Nah, sekarang mereka sedang selesaikan SOP-nya,” ucapnya.
Basuki menyebut alasan hingga saat ini belum ada realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara karena para investor masih menunggu proses land clearing atau pemberesan lahan yang jadi area IKN.
Baca Juga
"Untuk investasi-investasi, bagaimana cara membelinya, semuanya kan ada kewenangan di Otorita. Cara beli tanah di sana, kan mereka akan membeli," pungkas Basuki.
Sebelumnya, Badan Otorita IKN Nusantara mengajak para investor dalam acara Hannover Messe 2023 di Jerman untuk ikut mendukung pembangunan IKN Nusantara, dimana tercatat terdapat 182 pengajuan Letter of Intent (LOI) dari para pengusaha yang berasal dari 16 Negara.
Adapun saat ini, Kementerian PUPR juga mencatatkan progres pembangunan IKN Nusantara sudah mencapai angka 27 persen. Pembangunan tengah berfokus pada zona 1A yang merupakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), terdiri atas sejumlah bangun mulai dari Istana Kepresidenan hingga kantor-kantor menteri.
